Jakarta, APGtimes.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan pelimpahan kewenangan izin galian C ke pemerintah kabupaten dan kota di wilayah terdampak bencana Sumatera.
Rencana ini bertujuan mempercepat normalisasi sungai. Pemerintah ingin mengeruk sedimen yang menumpuk setelah banjir dan longsor besar pada November 2025.
Bahlil menyampaikan rencana tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2026).
“Pelimpahan nanti izin untuk galian C ke kabupaten kota di wilayah bencana supaya bisa mereka melakukan percepatan untuk pengurukan kali,” ujar Bahlil.
Namun, Bahlil belum menjelaskan secara terperinci mekanisme pelimpahan izin tersebut.
Daerah Bisa Menggandeng Pihak Ketiga
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan rencana kerja sama pengelolaan pasir dan batu (sirtu). Pemerintah kabupaten dan kota dapat menggandeng pihak ketiga untuk mendukung normalisasi sungai di tiga provinsi Sumatera.
Tito menyebut skema tersebut juga berpotensi menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Tito, pemerintah akan mengutamakan pembersihan sedimen sungai. Petugas dapat memanfaatkan material hasil pengerukan untuk membangun tanggul.
Selanjutnya, pihak ketiga dapat mengolah atau menjual sisa material untuk kebutuhan pembangunan. Melalui kerja sama itu, pemerintah daerah berpeluang memperoleh tambahan pendapatan bagi APBD.
“Jadi prinsip utamanya adalah normalisasi sungai, membersihkan sedimen. Sedimennya kemudian dijadikan tanggul, kemudian yang lain bisa dipakai untuk dijual oleh pihak ketiga untuk bangun karena sekarang pembangunan lagi masif di sana, bangun, pendapatannya silakan dikerjasamakan dengan daerah untuk menjadi pendapatan asli daerah, jadi bisa nambah APBD,” papar Tito.
Bahlil Akan Perluas Kewenangan hingga Kabupaten dan Kota
Tito berharap kebijakan tersebut mempercepat pekerjaan normalisasi sungai di wilayah terdampak bencana.
Ia juga menyampaikan bahwa Bahlil akan menerbitkan surat yang membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama pengelolaan sirtu.
Sebelumnya, pemerintah hanya memberikan kewenangan kerja sama kepada pemerintah provinsi. Kini, pemerintah berencana memperluas kewenangan itu hingga tingkat kabupaten dan kota.
“Tadi Pak Bahlil sudah menyampaikan akan mengeluarkan surat yang mengizinkan daerah melakukan kerja sama. Tadinya hanya delegasi kepada provinsi, tapi akan didelegasikan lagi selain provinsi kepada kabupaten/kota,” kata Tito.
Melalui rencana tersebut, pemerintah ingin mempercepat pembersihan sungai sekaligus membuka peluang tambahan PAD bagi daerah. (aw*)
