Jakarta, APGtimes.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia juga mengingatkan kepala daerah agar memaksimalkan anggaran bantuan pemerintah pusat yang mencapai Rp12,34 triliun.
Tito menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat terbatas mengenai antisipasi bencana alam bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat itu, pemerintah mengevaluasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera selama hampir satu tahun.
Selain itu, pembahasan mencakup kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi serta kelanjutan program pemulihan pada 2027.
“Intinya adalah beliau (Presiden Prabowo Subianto) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatera,” ujar Tito dalam keterangan tertulis.
Tito yang juga memimpin Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menjelaskan, Presiden turut meminta laporan mengenai langkah jangka pendek menghadapi potensi hujan ekstrem di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Presiden juga ingin mendapatkan laporan untuk program 2027 dalam rangka rehab-rekon berikut anggarannya,” katanya.
Pemulihan Menjangkau 53 Kabupaten dan Kota
Tito melaporkan, pemerintah terus menjalankan pemulihan di tiga provinsi yang mencakup 53 kabupaten dan kota terdampak.
Program tersebut menyasar berbagai sektor, mulai dari infrastruktur jalan dan konektivitas, pendidikan, kesehatan, sarana ekonomi, tempat ibadah, pasar, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah juga mempercepat normalisasi sungai, pembersihan lumpur dan kayu, serta pemulihan sektor perikanan dan pertanian.
Selain itu, pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) terus mendukung kebutuhan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
Meski demikian, luasnya wilayah terdampak menjadi tantangan besar. Curah hujan yang masih tinggi juga memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah daerah.
Tito mengakui beberapa lokasi masih membutuhkan penanganan lanjutan, terutama perbaikan sungai dan akses jalan. Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung hingga 2028.
“Ditarget sampai (tahun) 2028, yang penting kita terus bergerak dan bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga,” ucapnya.
Tito Minta Daerah Maksimalkan Anggaran Pemulihan
Selain mempercepat pekerjaan fisik, Tito meminta pemerintah daerah menggunakan seluruh sumber anggaran yang tersedia. Sumber tersebut meliputi Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun bagi tiga provinsi terdampak beserta kabupaten dan kotanya.
Dukungan itu terdiri atas:
-
Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar.
-
Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun.
-
Tambahan alokasi TKD sebesar Rp1,44 triliun untuk mendukung penanganan darurat bencana.
Namun, Tito menilai penyerapan anggaran di setiap daerah belum merata. Sejumlah pemerintah daerah telah membelanjakan anggaran dengan cukup baik, tetapi daerah lainnya masih mencatatkan realisasi rendah.
“Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumbar yang tertinggi 54 persen, tetapi ada juga yang baru 5 persen,” ungkap Tito.
Ia meminta kepala daerah segera memanfaatkan tambahan TKD yang telah disalurkan Presiden Prabowo. Menurutnya, anggaran tersebut harus mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
“Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong dimanfaatkan secara maksimal,” tegasnya.
Anggaran Bisa untuk Jalan, Sungai, dan Kebutuhan Darurat
Tito menyayangkan masih ada daerah yang mencatatkan realisasi anggaran di bawah 10 persen. Padahal, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan TKD secara khusus untuk penanganan bencana dan penguatan mitigasi di kawasan rawan.
Pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tersebut untuk menyediakan tenda darurat, memperbaiki jalan yang rawan longsor, serta menormalisasi sungai.
Karena itu, Tito mendorong kepala daerah lebih proaktif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan segera menjalankan program pemulihan.
Dalam konferensi pers tersebut, Tito turut didampingi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Kepala BNPB Kristomei Sianturi.
Kehadiran para pejabat tersebut memperkuat koordinasi pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana dan melanjutkan pemulihan di Sumatera. (ys*)
