Jakarta, APGtimes.com — Polri mulai menggelar sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap empat perwira tinggi dalam kasus dugaan penyadapan nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Divisi Propam Polri mengawali proses ini dengan memeriksa Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution pada Selasa, 10 November 2026.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, sidang etik berlangsung secara bertahap. Ahrie Sonta menjadi perwira pertama yang menjalani sidang.
“Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS (Ahrie Sonta),” kata Isir, Selasa (10/11/2026).
Isir juga memastikan Divisi Propam menjalankan sidang sesuai agenda.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Div Propam Polri,” ujarnya.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka terseret kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo.
Keempat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Nama berikutnya adalah mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
Dua tersangka lainnya ialah mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi dan mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Penyidik juga mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak selain Presiden Prabowo. Sasaran lainnya mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM, dan pengusaha.
Ancaman Pasal KUHP dan UU ITE
Penyidik menerapkan sejumlah pasal terhadap para tersangka. Namun, pasal yang menjerat Slamet Uliandi berbeda dari tiga tersangka lainnya.
Slamet menghadapi Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal. Penyidik juga menggunakan Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP terhadap Slamet.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya menghadapi Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga menggunakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE terhadap mereka.
Sidang Ahrie Sonta menjadi pembuka rangkaian pemeriksaan etik. Propam Polri akan melanjutkan sidang terhadap tiga perwira tinggi lainnya secara bertahap. (de*)
