Medan, APGtimes.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui merger PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Sindanglaya Kotanopan dengan PT BPR Syariah Amanah Insan Cita.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito, menjelaskan tujuan penggabungan tersebut. Kedua bank ingin memperkuat modal inti, meningkatkan kapasitas usaha, dan menekan biaya operasional.
Triyoga menyebut merger itu sebagai inisiatif kedua bank untuk memperkuat permodalan. Selain itu, penggabungan tersebut membuka peluang perluasan wilayah usaha.
OJK juga meminta pengelola bank memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan. Langkah ini penting agar BPR Syariah mampu menjaga kesehatan usaha dan meningkatkan daya saing.
“Penggabungan ini merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional,” ujar Triyoga dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
OJK Terbitkan Keputusan Merger
OJK menerbitkan persetujuan penggabungan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-80/D.03/2026 pada 4 November 2026.
Selanjutnya, Triyoga menyerahkan keputusan tersebut kepada pengurus dan calon pengurus PT BPR Syariah Amanah Insan Cita. Penyerahan berlangsung di Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, kedua bank belum bisa langsung menjalankan merger secara efektif. Mereka masih menunggu persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar bank hasil penggabungan.
Aset Bank Hasil Merger Lebih dari Rp28 Miliar
PT BPR Syariah Amanah Insan Cita memproyeksikan total aset bank hasil merger melampaui Rp28 miliar. Sementara itu, modal inti diperkirakan mencapai lebih dari Rp6 miliar.
Bank hasil penggabungan juga menargetkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40 persen.
Modal yang lebih kuat memberi ruang bagi bank untuk mengembangkan produk dan layanan. Selain itu, manajemen dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi serta kualitas sumber daya manusia.
Merger tersebut juga membuka peluang perluasan layanan hingga Kabupaten Mandailing Natal. Dengan jangkauan yang lebih luas, bank dapat memperbesar akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Utara.
Konsolidasi Mengikuti Roadmap OJK
OJK menilai penggabungan sukarela ini sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024–2027.
Peta jalan tersebut menempatkan penguatan struktur dan daya saing industri sebagai salah satu prioritas. OJK mendorong percepatan konsolidasi untuk mencapai tujuan itu.
Selain itu, merger ini mendukung pemenuhan ketentuan permodalan dalam POJK Nomor 66/POJK.03/2016. Aturan tersebut mengatur kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR Syariah.
OJK terus mendorong BPR dan BPR Syariah memperkuat kelembagaan serta mengembangkan usaha. Melalui konsolidasi, regulator ingin membangun industri yang sehat, efisien, kompetitif, dan berdaya tahan.
Upaya tersebut juga bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Pada akhirnya, industri perbankan syariah diharapkan mampu memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian daerah maupun nasional. (mda*)
