Jakarta, APGtimes.com — Pemerintah menargetkan penyaluran kredit program mencapai Rp394,2 triliun pada 2027. Dari total tersebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp325 triliun atau sekitar 82 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah menyiapkan lima skema pembiayaan untuk mendukung target tersebut. Program itu meliputi KUR, Kredit Usaha Pertanian, Kredit Industri Padat Karya, Kredit Perumahan, dan Kredit Perempuan Sejahtera (KPPS).
Airlangga menyampaikan rencana tersebut seusai rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (11/11/2026).
“Totalnya Rp394 triliun,” kata Airlangga saat menjelaskan keseluruhan target kredit program untuk 2027.
Target KUR Naik Rp30 Triliun
Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp325 triliun pada 2027. Angka ini meningkat Rp30 triliun dibandingkan target tahun 2026 yang mencapai Rp295 triliun.
Selain KUR, pemerintah mengalokasikan Rp1,4 triliun untuk Kredit Usaha Pertanian. Sementara itu, Kredit Industri Padat Karya memperoleh target Rp600 miliar.
Pemerintah juga menyiapkan Kredit Perumahan sebesar Rp30 triliun. Airlangga menyebut pemerintah masih membuka peluang untuk menaikkan target pembiayaan perumahan tersebut pada semester II 2027.
Program berikutnya, Kredit Perempuan Sejahtera (KPPS), menyasar perempuan dari kelompok prasejahtera. Pemerintah memasang target penyaluran sebesar Rp30 triliun untuk program tersebut pada tahun depan.
KUR Menyasar Nelayan dan Pemilik Kekayaan Intelektual
Selain meningkatkan alokasi, pemerintah membahas perluasan jangkauan pembiayaan KUR. Rencana tersebut mencakup pelaku usaha yang memiliki hak kekayaan intelektual serta nelayan.
Perluasan ini menjadi bagian dari pembahasan Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat untuk menjangkau lebih banyak sektor usaha.
Dalam rapat yang sama, pemerintah turut membahas keringanan kredit bagi debitur yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Airlangga menjelaskan, pemerintah memberikan relaksasi melalui restrukturisasi kredit sepanjang 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyiapkan skema restrukturisasi dengan masa pelaksanaan hingga tiga tahun.
Bunga KUR di NTT Nol Persen pada 2027
Pemerintah juga memberikan keringanan suku bunga atau margin KUR bagi debitur terdampak gempa di NTT.
Pada 2027, pemerintah menetapkan bunga atau margin KUR bagi debitur di wilayah tersebut sebesar 0 persen. Selanjutnya, besaran bunga atau margin itu naik menjadi 3 persen pada 2028.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meringankan beban pembayaran kredit bagi masyarakat yang terdampak bencana. (de*)
