Jakarta, APGtimes.com — Pemerintah menyiapkan dua bentuk dukungan ekonomi bagi pekerja dengan kelompok penghasilan berbeda. Bantuan Subsidi Upah (BSU) menyasar pekerja berpenghasilan rendah, sedangkan perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ditujukan bagi pekerja kelas menengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan masuk dalam sasaran BSU. Namun, ia juga menyebut pekerja bergaji di bawah Rp3 juta sebagai kelompok yang akan menerima bantuan tersebut.
“BSU kan di bawah Rp3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diitukan di Kemenaker,” ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11/2026).
Airlangga menegaskan bahwa pekerja kelas menengah tidak menjadi sasaran BSU. Pemerintah menyiapkan perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP sebagai bentuk dukungan bagi kelompok tersebut.
7,54 Juta Pekerja Jadi Sasaran Insentif Pajak
Pemerintah menargetkan sekitar 7,54 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan untuk menerima perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP.
Sementara itu, jumlah pekerja yang menjadi sasaran BSU mencapai 13,3 juta orang. Dengan demikian, kedua program tersebut memiliki kelompok penerima dan mekanisme dukungan yang berbeda.
“Targetnya itu,” kata Airlangga.
Pemerintah Masih Memfinalisasi Data Penerima BSU
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli belum memastikan komposisi akhir penerima BSU 2026. Ia menjelaskan, angka sekitar 13 juta calon penerima yang saat ini pemerintah miliki masih berupa data awal.
Kementerian Keuangan masih memproses finalisasi data tersebut. Setelah itu, pemerintah akan memeriksa kembali calon penerima melalui tahapan validasi dan verifikasi.
“Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli di Jakarta.
Yassierli juga belum memastikan jadwal penyaluran bantuan. Pemerintah masih menyiapkan pelaksanaan program dan menunggu lini masa penyalurannya.
Data BPJS Ketenagakerjaan Akan Diperiksa
Untuk menjaga ketepatan sasaran, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan pembersihan data atau cleansing terhadap data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan.
Proses tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan sebelum pemerintah menetapkan daftar penerima BSU secara final.
“Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita cleansing,” kata Yassierli. (ys*)
