Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Penyadapan Hari Ini, Kabaintelkam Polri Diminta Beri Masukan

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 10:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrohman dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Sabtu ((Nicholas Ryan/Kompas.com)

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrohman dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Sabtu ((Nicholas Ryan/Kompas.com)

Jakarta, APGtimes.com — Komisi III DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan pada Senin (16/11/2026). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan agenda tersebut masuk dalam pembahasan hari ini.

“Ya (mulai dibahas hari ini),” kata Habiburokhman kepada Kompas.com, Senin (16/11/2026).

Untuk memulai pembahasan, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Melalui pertemuan tersebut, para anggota dewan akan meminta masukan kepolisian mengenai materi RUU Penyadapan.

Selain menghimpun pandangan Polri, rapat ini menjadi bagian dari langkah awal DPR dalam menyusun regulasi tentang penyadapan.

Baca Juga :  Menteri Singapura Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Gempa NTT

DPR Sebelumnya Prioritaskan RUU Perampasan Aset

Sebelumnya, Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III akan memprioritaskan pembahasan RUU Perampasan Aset sebelum masuk ke RUU Penyadapan.

Pada Kamis (5/11/2026), ia memperkirakan DPR dapat memulai pembahasan RUU Penyadapan pada Desember 2026. Perkiraan tersebut mengacu pada target penyelesaian RUU Perampasan Aset pada November 2026.

“Setelah Perampasan Aset ini. Jadi, enggak ini kan masih bulan apa, masih bulan November. Bisa di Desember bisa mulai tuh, ya. Jadi Perampasan Aset ini kita full, habis itu baru ya, tiga undang-undang itu kita gas,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Baca Juga :  Pemerintah Setujui RUU 15 Kabupaten/Kota, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR

Namun, Komisi III mulai memasukkan RUU Penyadapan dalam agenda rapat pada Senin (16/11/2026). Karena itu, DPR kini mulai mengumpulkan masukan dari kepolisian sebagai bahan pembahasan rancangan aturan tersebut.

Selanjutnya, masukan dari Kabaintelkam Polri diharapkan dapat memperkaya materi yang akan dibahas Komisi III dalam proses penyusunan RUU Penyadapan. (ys*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ferry Boboho Dapat Saham Rp 14 Miliar Tanpa Setor Modal, Jaksa Kaitkan dengan Perkara Febrie
Ahmad Doli Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Tak Diperpanjang, Singgung Pilihan Rakyat
Perpol Baru Kapolri Buka Jalan Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Ini 9 Perubahannya
DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset, 10 Poin Ini Jadi Sorotan Utama
Gugatan Baru di MK Minta Usia Capres-Cawapres Turun Jadi 19 Tahun, Ini Alasannya
Indonesia Bakal Terima Airbus A340-500 Bekas Pesawat Erdogan, Ini Penjelasan Kemhan
Kasus Dugaan Makar Terkait Penyadapan Prabowo Naik Penyidikan, Polri Belum Tetapkan Tersangka
Momen Trump Cari Prabowo di KTT ASEAN-AS, Sebut Presiden RI Sahabat dan Pemimpin Hebat
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:09 WIB

Ferry Boboho Dapat Saham Rp 14 Miliar Tanpa Setor Modal, Jaksa Kaitkan dengan Perkara Febrie

Rabu, 18 November 2026 - 22:09 WIB

Ahmad Doli Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Tak Diperpanjang, Singgung Pilihan Rakyat

Rabu, 18 November 2026 - 21:09 WIB

Perpol Baru Kapolri Buka Jalan Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Ini 9 Perubahannya

Rabu, 18 November 2026 - 16:09 WIB

Gugatan Baru di MK Minta Usia Capres-Cawapres Turun Jadi 19 Tahun, Ini Alasannya

Rabu, 18 November 2026 - 13:09 WIB

Indonesia Bakal Terima Airbus A340-500 Bekas Pesawat Erdogan, Ini Penjelasan Kemhan

Berita Terbaru