Jakarta, APGtimes.com — Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) baru yang salah satu pertimbangannya berkaitan dengan pelaksanaan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Isir.
Perpol terbaru tersebut mengubah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Aturan baru ini memuat sembilan perubahan pada sejumlah pasal. Materinya mencakup hak banding, mekanisme pemeriksaan, persyaratan anggota majelis, hingga ketentuan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Hak Banding Kini Hanya Milik Pelanggar
Perubahan pertama menyentuh Pasal 1 angka 6 mengenai pengertian banding.
Aturan lama memberi hak pengajuan banding kepada pelanggar, pasangan, anak, dan orang tua. Namun, Perpol terbaru membatasi hak tersebut hanya kepada anggota Polri yang menjalani sidang etik.
“Setelah diubah, ketentuannya yang bisa mengajukan banding dibatasi hanya untuk pelanggar saja,” ucap Isir.
Selanjutnya, aturan baru menyisipkan ayat (4a) pada Pasal 15. Ketentuan ini mewajibkan tindak lanjut hasil audit investigasi melalui gelar perkara.
Gelar perkara tersebut melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
Surat Panggilan Menggunakan Hari Kalender
Perubahan ketiga terdapat pada Pasal 19 ayat (5) mengenai batas penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan pemeriksaan.
Sebelumnya, Polri harus menyampaikan surat paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Kini, Perpol menggunakan batas tiga hari kalender.
Artinya, hari Sabtu dan Minggu ikut masuk dalam penghitungan waktu.
“Perubahan frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,” ungkap Isir.
Pangkat Anggota Majelis KKEP Lebih Fleksibel
Perubahan keempat menyentuh Pasal 42 ayat (3) mengenai persyaratan pangkat anggota Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).
Aturan lama mensyaratkan anggota majelis memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Sebaliknya, Perpol baru membuka kesempatan bagi anggota majelis berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
“Dengan arti pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ucap Isir.
Ketentuan ini membuat majelis tidak lagi harus beranggotakan polisi dengan pangkat setara atau lebih tinggi daripada personel yang menjalani sidang etik.
Sidang Etik Bisa Berlangsung Secara Daring
Perubahan kelima terdapat pada Pasal 59 ayat (2). Aturan baru memberikan dua pilihan kehadiran bagi terduga pelanggar, yakni datang langsung atau mengikuti sidang melalui media elektronik.
Namun, penggunaan media elektronik harus mendapat persetujuan ketua KKEP. Dengan demikian, anggota Polri yang tidak dapat hadir di ruang sidang tetap memiliki pilihan mengikuti persidangan secara daring.
“Artinya ada dua pilihan pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang bisa menggunakan media elektronik seperti melalui zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP,” ungkap Isir.
Susunan KKEP Banding Juga Berubah
Perubahan keenam menyentuh Pasal 74 ayat (3) mengenai susunan anggota KKEP Banding.
Sebelumnya, anggota KKEP Banding harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada pelanggar. Kini, majelis dapat melibatkan anggota berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat pelanggar.
Dengan perubahan tersebut, persyaratan pangkat anggota majelis banding mengikuti ketentuan baru yang juga berlaku pada majelis KKEP.
Masa Penempatan Khusus Dipangkas
Perpol terbaru juga mengubah Pasal 98 ayat (4) mengenai durasi penempatan anggota Polri di tempat khusus.
Aturan lama membatasi masa penempatan paling lama 30 hari kerja. Sementara itu, ketentuan baru menetapkan batas maksimal 20 hari kalender sejak anggota menjalani penempatan.
Perubahan ketujuh ini menyesuaikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Selanjutnya, perubahan kedelapan menyentuh Pasal 109 huruf d. Pasal tersebut juga memangkas batas penempatan di tempat khusus dari maksimal 30 hari kerja menjadi 20 hari kalender.
Ketentuan PTDH Memperjelas Ancaman Pidana
Perubahan kesembilan terdapat pada Pasal 111 ayat (2) huruf c mengenai salah satu syarat pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
Aturan sebelumnya menyebut anggota Polri tidak melakukan tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman lima tahun. Namun, Perpol baru menambahkan frasa “atau lebih” setelah ketentuan ancaman pidana lima tahun.
Dengan demikian, ketentuan tersebut mencakup tindak pidana yang memiliki ancaman pidana penjara lima tahun maupun di atasnya.
Perpol Menjadi Acuan Mekanisme Sidang Etik
Kesembilan perubahan tersebut mencakup berbagai tahapan penegakan kode etik di lingkungan Polri. Mulai dari hak banding, pemeriksaan, pembentukan majelis, hingga penjatuhan sanksi.
Selain itu, perubahan persyaratan pangkat majelis KKEP menjadi salah satu ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Namun, penerbitan Perpol baru mengatur mekanisme persidangan. Setiap pelaksanaan sidang etik tetap harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. (ys*)









