Jakarta, APGtimes.com — Komisi III DPR menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan kabar tersebut dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Habiburokhman menyebut penyelesaian pembahasan ini sebagai hasil kerja bersama untuk memperkuat penegakan hukum dan sistem peradilan pidana.
“Alhamdulillah, atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” ujar Habiburokhman.
RUU tersebut memuat 10 pokok pengaturan. Materinya mencakup perlindungan hak asasi manusia (HAM), cakupan tindak pidana, pembagian kewenangan aparat, hingga mekanisme pengawasan perampasan aset.
Panja Bahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah
Habiburokhman menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR telah membahas naskah RUU melalui daftar inventarisasi masalah (DIM). Proses tersebut mencakup 397 DIM dengan beberapa kategori pembahasan.
Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Selain itu, Panja juga menghimpun aspirasi masyarakat dan masukan para ahli. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan pembahasan sebelum Komisi III mengambil keputusan tingkat I.
Ini 10 Poin Utama RUU Perampasan Aset
Berikut 10 pokok pengaturan yang masuk dalam pembahasan RUU Perampasan Aset:
1. Prinsip dan perlindungan HAM. RUU mengatur prinsip serta asas hukum untuk memastikan proses perampasan aset berjalan efektif, proporsional, dan akuntabel. Pengaturan ini juga menekankan perlindungan hak asasi manusia.
2. Cakupan tindak pidana. RUU mengatur jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat masuk dalam proses perampasan. Cakupannya termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang menimbulkan banyak korban, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
3. Ancaman pidana tetap berlaku. Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ketentuan ini juga mencakup ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pembagian kewenangan aparat. RUU memperjelas kewenangan dalam proses perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Tahapannya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Perlindungan pihak ketiga. RUU memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang memiliki iktikad baik. Namun, mereka tetap harus memenuhi ketentuan pembuktian dan memperoleh kesempatan yang cukup dalam proses hukum.
6. Pengembalian aset kepada korban. RUU mengatur upaya pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung. Selain itu, pengaturan juga membuka pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat luas.
7. Pengelolaan aset hasil tindak pidana. Badan yang berwenang akan menangani pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan independen. RUU mengatur pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset. Mekanisme tersebut melibatkan badan independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan wewenang. RUU menyiapkan ketentuan untuk mencegah aparat menggunakan kewenangan perampasan aset demi kepentingan yang menyimpang.
10. Pemanfaatan teknologi. RUU mendorong penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset. Sistem tersebut harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.
DPR Percepat Pembahasan RUU
Sebelumnya, Habiburokhman menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset rampung pada November 2026. Target tersebut lebih cepat dibandingkan rencana awal yang mengarah pada Desember 2026.
Karena itu, Komisi III tetap menggelar rapat meskipun DPR memasuki masa reses. Langkah tersebut bertujuan mempercepat penyelesaian pembahasan sekaligus menanggapi aspirasi masyarakat yang meminta RUU segera disahkan.
“Jadi kalau kemarin itu kita bilang 15 Desember ya, takutnya berlarut-larut pembahasan, maka kita mulai, bahkan kemarin RDPU teman-teman sendiri dari dua minggu yang lalu kita sudah mulai. Jadi kita mau gaspol, supaya tuntutan masyarakat agar undang-undang ini segera disahkan bisa segera terwujud,” jelas Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Meski pembahasan tingkat I telah selesai, tahapan legislasi masih perlu berlanjut sesuai mekanisme pembentukan undang-undang. Dengan demikian, penyelesaian pembahasan di Komisi III belum berarti RUU tersebut sudah resmi menjadi undang-undang. (mda*)









