Jakarta, APGtimes.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menanggapi desakan masyarakat agar seluruh anggota DPR membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan mereka kepada publik.
Doli mengingatkan bahwa 580 anggota DPR periode 2024–2029 memperoleh kursi melalui pemilihan umum. Menurut dia, rakyat memiliki pertimbangan masing-masing ketika menentukan wakilnya di parlemen.
“DPR ini kan pilihan rakyat, ya kan? Kami 580 ini terpilih melalui pemilu. Rakyat yang pilih kami, kami punya daerah pemilihan, kami punya konstituen. Rakyat memilih kami itu tentu punya pertimbangan, mencari tahu siapa yang mereka mau pilih, menganalisis, dan sampai menentukan pilihan,” ujar Doli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah pihak mempertanyakan latar belakang pendidikan anggota DPR. Perdebatan juga berkembang mengenai persyaratan pendidikan wakil rakyat, termasuk pertanyaan tentang anggota dewan lulusan SMA yang ikut membahas dan menyusun undang-undang.
Doli Sebut Seluruh Anggota DPR Telah Lalui Verifikasi
Doli menjelaskan, setiap calon anggota DPR harus memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti proses verifikasi sesuai ketentuan undang-undang sebelum mengikuti pemilu.
Karena itu, ia meyakini seluruh anggota DPR periode ini telah memenuhi persyaratan pencalonan. Meski demikian, Doli tidak mempermasalahkan apabila masyarakat ingin menguji atau menggugat informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota dewan.
Ia menilai masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan dalam sistem demokrasi.
“Tapi silakan saja ya. Kan ini era kita nih era terbuka ya, sistem politik kita sistem demokratis, demokrasi. Nah, dalam rangka penegakan demokrasi itu, ya silakan saja kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian ya mendapatkan informasi baru ya mau menguji atau kemudian mau menggugat, itu kan nggak bisa dilarang,” jelasnya.
Doli Minta Publik Akses Data Melalui Situs Resmi
Terkait keterbukaan informasi, Doli menyebut masyarakat dapat mencari data anggota DPR melalui situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat mempertimbangkan urgensi persoalan dokumen pendidikan anggota dewan. Menurut Doli, publik tidak perlu terus memperpanjang polemik tersebut.
“Bisa diakses dan itu bisa tidak ditutup-tutupi, bisa diakses melalui website mereka dan seterusnya gitu. Nah, sekarang tinggal motifnya apa dulu ini. Saya kira urusan ijazah-ijazah ini sebetulnya nggak usah kita perpanjang ya. Apalagi kemudian nanti bisa menimbulkan mengeluarkan energi baru lagi lah,” imbuh Doli.
Petisi Buka Ijazah DPR Tembus 21.477 Tanda Tangan
Desakan transparansi dokumen pendidikan anggota DPR sebelumnya muncul melalui petisi di platform Change.org. Farida Octavia membuat petisi tersebut untuk meminta seluruh anggota DPR membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah mereka kepada masyarakat.
Pada Selasa (17/11/2026) pukul 10.40 WIB, petisi itu telah mengumpulkan 21.477 tanda tangan terverifikasi. Selain itu, masyarakat telah membagikan petisi tersebut sebanyak 26.035 kali.
Farida merumuskan tiga tuntutan utama dalam petisi tersebut.
Pertama, ia meminta pimpinan DPR mewajibkan seluruh anggota dewan membuka rekam jejak pendidikan dan dokumen ijazah. Keterbukaan itu mencakup pendidikan tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
“Mulai dari tingkat sekolah menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik,” tulis pembuat petisi.
Kedua, petisi meminta KPU dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif. Farida juga meminta lembaga terkait membuka hasil pemeriksaan tersebut agar masyarakat dapat mengaksesnya.
Ketiga, petisi mengajak seluruh anggota DPR secara sukarela memublikasikan dokumen ijazah masing-masing. Langkah itu, menurut pembuat petisi, bertujuan menunjukkan integritas pribadi sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Perbedaan pandangan antara desakan publik dan tanggapan Doli kini menempatkan keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR sebagai bagian dari perbincangan mengenai transparansi lembaga perwakilan rakyat. (aw*)









