DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset, 10 Poin Ini Jadi Sorotan Utama

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 19:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat menyampaikan laporan perkembangan RUU Perampasan Aset di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat menyampaikan laporan perkembangan RUU Perampasan Aset di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Jakarta, APGtimes.com — Komisi III DPR menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan kabar tersebut dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Habiburokhman menyebut penyelesaian pembahasan ini sebagai hasil kerja bersama untuk memperkuat penegakan hukum dan sistem peradilan pidana.

“Alhamdulillah, atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” ujar Habiburokhman.

RUU tersebut memuat 10 pokok pengaturan. Materinya mencakup perlindungan hak asasi manusia (HAM), cakupan tindak pidana, pembagian kewenangan aparat, hingga mekanisme pengawasan perampasan aset.

Panja Bahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah

Habiburokhman menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR telah membahas naskah RUU melalui daftar inventarisasi masalah (DIM). Proses tersebut mencakup 397 DIM dengan beberapa kategori pembahasan.

Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Selain itu, Panja juga menghimpun aspirasi masyarakat dan masukan para ahli. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan pembahasan sebelum Komisi III mengambil keputusan tingkat I.

Ini 10 Poin Utama RUU Perampasan Aset

Berikut 10 pokok pengaturan yang masuk dalam pembahasan RUU Perampasan Aset:

Baca Juga :  Panja Revisi UU Pemilu Mulai Rapat Perdana, Draf Ditargetkan Rampung Akhir Desember

1. Prinsip dan perlindungan HAM. RUU mengatur prinsip serta asas hukum untuk memastikan proses perampasan aset berjalan efektif, proporsional, dan akuntabel. Pengaturan ini juga menekankan perlindungan hak asasi manusia.

2. Cakupan tindak pidana. RUU mengatur jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat masuk dalam proses perampasan. Cakupannya termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang menimbulkan banyak korban, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.

3. Ancaman pidana tetap berlaku. Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ketentuan ini juga mencakup ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Pembagian kewenangan aparat. RUU memperjelas kewenangan dalam proses perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Tahapannya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Perlindungan pihak ketiga. RUU memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang memiliki iktikad baik. Namun, mereka tetap harus memenuhi ketentuan pembuktian dan memperoleh kesempatan yang cukup dalam proses hukum.

6. Pengembalian aset kepada korban. RUU mengatur upaya pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung. Selain itu, pengaturan juga membuka pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat luas.

7. Pengelolaan aset hasil tindak pidana. Badan yang berwenang akan menangani pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Baca Juga :  Pemerintah Setujui RUU 15 Kabupaten/Kota, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR

8. Pengawasan independen. RUU mengatur pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset. Mekanisme tersebut melibatkan badan independen.

9. Pencegahan penyalahgunaan wewenang. RUU menyiapkan ketentuan untuk mencegah aparat menggunakan kewenangan perampasan aset demi kepentingan yang menyimpang.

10. Pemanfaatan teknologi. RUU mendorong penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset. Sistem tersebut harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

DPR Percepat Pembahasan RUU

Sebelumnya, Habiburokhman menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset rampung pada November 2026. Target tersebut lebih cepat dibandingkan rencana awal yang mengarah pada Desember 2026.

Karena itu, Komisi III tetap menggelar rapat meskipun DPR memasuki masa reses. Langkah tersebut bertujuan mempercepat penyelesaian pembahasan sekaligus menanggapi aspirasi masyarakat yang meminta RUU segera disahkan.

“Jadi kalau kemarin itu kita bilang 15 Desember ya, takutnya berlarut-larut pembahasan, maka kita mulai, bahkan kemarin RDPU teman-teman sendiri dari dua minggu yang lalu kita sudah mulai. Jadi kita mau gaspol, supaya tuntutan masyarakat agar undang-undang ini segera disahkan bisa segera terwujud,” jelas Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Meski pembahasan tingkat I telah selesai, tahapan legislasi masih perlu berlanjut sesuai mekanisme pembentukan undang-undang. Dengan demikian, penyelesaian pembahasan di Komisi III belum berarti RUU tersebut sudah resmi menjadi undang-undang. (mda*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Hukuman Mati dan 7 Jenis Kejahatan Bisa Dijerat
Menhan Sjafrie Tegaskan 514 Batalyon TP Bukan Militerisasi Daerah, Ini Alasannya
Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Listyo Sigit Ikut Diperiksa
Bareskrim Temukan Bukti Baru Dugaan Makar, Kasus Listyo Sigit Segera Dibahas di Kejagung
BGN Perketat Pengawasan MBG 2.0, Seluruh SPPG Wajib Ikuti Apel Harian
Perpol Baru Terbit Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini 9 Aturan yang Berubah
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR, Penantian 18 Tahun Masuk Tahap Penentuan
Ferry Boboho Dapat Saham Rp 14 Miliar Tanpa Setor Modal, Jaksa Kaitkan dengan Perkara Febrie
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:09 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Hukuman Mati dan 7 Jenis Kejahatan Bisa Dijerat

Kamis, 19 November 2026 - 21:09 WIB

Menhan Sjafrie Tegaskan 514 Batalyon TP Bukan Militerisasi Daerah, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 - 17:09 WIB

Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Listyo Sigit Ikut Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 16:09 WIB

Bareskrim Temukan Bukti Baru Dugaan Makar, Kasus Listyo Sigit Segera Dibahas di Kejagung

Kamis, 19 November 2026 - 13:09 WIB

BGN Perketat Pengawasan MBG 2.0, Seluruh SPPG Wajib Ikuti Apel Harian

Berita Terbaru