Menhan Sjafrie Tegaskan 514 Batalyon TP Bukan Militerisasi Daerah, Ini Alasannya

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 21:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).(Adhyasta Dirgantara/KOMPAS.com)

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).(Adhyasta Dirgantara/KOMPAS.com)

Jakarta, APGtimes.com — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) di 514 kabupaten/kota bukan bentuk militerisasi daerah.

Menurut Sjafrie, rencana tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi dan kepentingan nasional. Pemerintah ingin memperkuat sistem pertahanan dengan menempatkan satu batalyon di setiap kabupaten/kota.

Sjafrie menyampaikan penjelasan itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

“Dengan adanya 514 kabupaten, berarti akan ada 514 dari Batalyon. Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah. Tapi, ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional,” kata Sjafrie.

Mengacu pada Sistem Pertahanan Rakyat Semesta

Sjafrie menjelaskan bahwa rencana tersebut mengacu pada sistem pertahanan Indonesia. Ia merujuk Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.

Baca Juga :  TNI Siagakan 66.510 Personel untuk Tangani Karhutla di Indonesia

Menurutnya, amanat dalam pembukaan UUD 1945 menjadi landasan bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan pertahanan nasional.

“Amanat konstitusi itu tidak bisa diamandemen di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi implementasinya ada di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar, di mana sifat pertahanan kita adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta,” ujarnya.

Karena itu, Sjafrie menilai pembangunan Yon TP di berbagai daerah sejalan dengan kepentingan nasional. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menjalankan amanat konstitusi.

Sjafrie Rutin Pantau Pembangunan Yon TP

Untuk memantau perkembangan program, Sjafrie mengaku rutin mengunjungi berbagai daerah. Setiap pekan, ia turun langsung untuk melihat kemajuan pembangunan batalyon tersebut.

Baca Juga :  PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu Mulai Januari 2027, Ini Daftar Profesinya

Dalam kunjungan itu, Sjafrie juga mengajak sejumlah pihak untuk meninjau perkembangan program di lapangan.

“Saya setiap minggu, teman-teman juga ada yang selalu saya ajak, itu berada di daerah untuk melihat bagaimana perkembangan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan, sebagai implementasi dari amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional, yaitu kita menempatkan satu Batalyon di setiap kabupaten,” imbuhnya.

Pemerintah merencanakan pembangunan Yon TP di 514 kabupaten/kota. Program ini menjadi bagian dari kebijakan pertahanan nasional untuk memperluas keberadaan satuan teritorial di berbagai wilayah Indonesia. (aw*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Hukuman Mati dan 7 Jenis Kejahatan Bisa Dijerat
Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Listyo Sigit Ikut Diperiksa
Bareskrim Temukan Bukti Baru Dugaan Makar, Kasus Listyo Sigit Segera Dibahas di Kejagung
BGN Perketat Pengawasan MBG 2.0, Seluruh SPPG Wajib Ikuti Apel Harian
Perpol Baru Terbit Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini 9 Aturan yang Berubah
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR, Penantian 18 Tahun Masuk Tahap Penentuan
Ferry Boboho Dapat Saham Rp 14 Miliar Tanpa Setor Modal, Jaksa Kaitkan dengan Perkara Febrie
Ahmad Doli Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Tak Diperpanjang, Singgung Pilihan Rakyat
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:09 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Hukuman Mati dan 7 Jenis Kejahatan Bisa Dijerat

Kamis, 19 November 2026 - 21:09 WIB

Menhan Sjafrie Tegaskan 514 Batalyon TP Bukan Militerisasi Daerah, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 - 17:09 WIB

Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Listyo Sigit Ikut Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 16:09 WIB

Bareskrim Temukan Bukti Baru Dugaan Makar, Kasus Listyo Sigit Segera Dibahas di Kejagung

Kamis, 19 November 2026 - 13:09 WIB

BGN Perketat Pengawasan MBG 2.0, Seluruh SPPG Wajib Ikuti Apel Harian

Berita Terbaru