RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR, Penantian 18 Tahun Masuk Tahap Penentuan

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 09:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemandangan Kompleks DPR/MPR/DPD, di Senayan, Jakarta.(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

Pemandangan Kompleks DPR/MPR/DPD, di Senayan, Jakarta.(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

Senayan, APGtimes.com — DPR RI bersiap mengambil keputusan akhir terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026). Agenda ini menjadi langkah penting setelah DPR dan pemerintah menuntaskan pembahasan rancangan regulasi yang telah masyarakat nantikan selama hampir 18 tahun.

Berdasarkan jadwal di situs resmi DPR RI, Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membenarkan agenda pengambilan keputusan tersebut saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Rabu (18/11/2026).

Ia mengungkapkan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan mencakup 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset

Sebelum membawa rancangan tersebut ke rapat paripurna, DPR bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat I.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat persetujuan di Gedung DPR, Senayan, Rabu (18/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Dasco meminta persetujuan anggota DPR dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset ke tingkat II.

Anggota DPR yang hadir menyatakan setuju. Persetujuan tersebut membuka jalan bagi DPR untuk mengambil keputusan akhir melalui rapat paripurna.

Baca Juga :  Ribuan Motor Listrik MBG Akan Dihibahkan ke Guru Honorer, DPR Beri Dukungan

RUU Mengatur Perampasan Aset dan Perlindungan Korban

Rancangan undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan mengenai penanganan aset yang berasal dari tindak pidana. Ruang lingkupnya meliputi sejumlah kejahatan, termasuk penipuan dan perdagangan.

Selain mengatur kewenangan lembaga dalam proses perampasan, RUU tersebut juga memberikan perhatian terhadap perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik.

Pemerintah dan DPR turut memasukkan mekanisme pengembalian aset kepada korban, pengawasan pelaksanaan kewenangan, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang aparat.

Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej menegaskan bahwa efektivitas aturan tersebut bergantung pada penerapannya di lapangan.

Menurut Eddy, aparat harus menjalankan proses pelacakan, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset secara adil dan transparan.

Ia berharap regulasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus mengatasi hambatan prosedural yang selama ini menghambat penanganan aset hasil kejahatan.

Transparency International Pertanyakan Akses Draf

Di tengah persiapan pengesahan, Transparency International Indonesia (TII) menyoroti keterbukaan draf terbaru RUU Perampasan Aset.

Peneliti TII, Agus Sarwono, mempertanyakan terbatasnya akses masyarakat terhadap dokumen rancangan undang-undang tersebut.

Agus menilai publik perlu mengetahui secara utuh aturan yang memberikan kewenangan besar kepada negara untuk merampas aset hasil kejahatan.

Baca Juga :  8 WNI Diduga Jadi Tentara Bayaran Rusia, P2MI Serahkan Kasus ke Aparat

Ia juga meminta DPR dan pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat sipil serta akademisi untuk menelaah seluruh ketentuan sebelum pengambilan keputusan.

Menurut Agus, pembahasan harus memperhatikan mekanisme pembuktian, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, pengelolaan aset sitaan, dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

Penantian 18 Tahun Menanti Kepastian

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyebut rencana pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai perkembangan penting bagi masyarakat.

Saat menyampaikan pendapat mini Fraksi PKS, Nasir mengungkapkan bahwa perjuangan menghadirkan regulasi tersebut telah berlangsung sekitar 18 tahun.

Fraksi PKS memandang undang-undang ini dapat memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus membantu negara mengembalikan aset hasil tindak pidana.

Anggota Komisi III DPR, Safaruddin, juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh membatasi tujuan regulasi hanya pada perampasan aset dan pengembalian kerugian negara.

Ia mendorong pemulihan aset sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat kedaulatan ekonomi.

Rapat Paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026) menjadi penentu perjalanan RUU Perampasan Aset menuju pengesahan sebagai undang-undang. Masyarakat kini menantikan keputusan DPR sekaligus kepastian mengenai perlindungan hak warga dalam penerapan regulasi tersebut. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Hukuman Mati dan 7 Jenis Kejahatan Bisa Dijerat
Menhan Sjafrie Tegaskan 514 Batalyon TP Bukan Militerisasi Daerah, Ini Alasannya
Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Listyo Sigit Ikut Diperiksa
Bareskrim Temukan Bukti Baru Dugaan Makar, Kasus Listyo Sigit Segera Dibahas di Kejagung
BGN Perketat Pengawasan MBG 2.0, Seluruh SPPG Wajib Ikuti Apel Harian
Perpol Baru Terbit Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini 9 Aturan yang Berubah
Ferry Boboho Dapat Saham Rp 14 Miliar Tanpa Setor Modal, Jaksa Kaitkan dengan Perkara Febrie
Ahmad Doli Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Tak Diperpanjang, Singgung Pilihan Rakyat
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:09 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Hukuman Mati dan 7 Jenis Kejahatan Bisa Dijerat

Kamis, 19 November 2026 - 21:09 WIB

Menhan Sjafrie Tegaskan 514 Batalyon TP Bukan Militerisasi Daerah, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 - 17:09 WIB

Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Listyo Sigit Ikut Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 16:09 WIB

Bareskrim Temukan Bukti Baru Dugaan Makar, Kasus Listyo Sigit Segera Dibahas di Kejagung

Kamis, 19 November 2026 - 13:09 WIB

BGN Perketat Pengawasan MBG 2.0, Seluruh SPPG Wajib Ikuti Apel Harian

Berita Terbaru