Jakarta, APGtimes.com — Bareskrim Polri mengantongi sejumlah fakta dan bukti baru dalam penyidikan dugaan makar yang berkembang dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Temuan tersebut mendorong penyidik menggelar perkara internal Polri pada Kamis (19/11/2026).
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, gelar perkara melibatkan sejumlah unsur pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan kepolisian. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) serta ahli terkait juga akan mengikuti pembahasan tersebut.
“Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural yaitu penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama Ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” ujar Susatyo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis.
Menurut Susatyo, kegiatan tersebut bertujuan memastikan penyidik menjalankan seluruh tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.
Setelah gelar perkara internal, Polri berencana memaparkan perkembangan kasus kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/11/2026).
“Rencana Jumat kami laksanakan expose di Kejagung,” katanya.
Kasus dugaan makar berbeda dengan penyadapan ilegal
Polri menangani dugaan makar sebagai perkara terpisah dari kasus penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim menangani perkara penyadapan tersebut.
Meski demikian, penyidik mengembangkan dugaan makar dari hasil penanganan kasus penyadapan ilegal. Hingga Kamis (19/11/2026), Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar.
Sebaliknya, penyidik telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal. Mereka adalah:
- Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.
- Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadivkum Polri.
- Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri.
- Eko Hadi Santoso, mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran.
Sejumlah pasal menjerat tersangka penyadapan
Dalam perkara penyadapan ilegal, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana berdasarkan dugaan peran masing-masing tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Pasal ini berkaitan dengan dugaan penghilangan data elektronik dan memuat ancaman penjara paling lama 8 tahun.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai dugaan akses ilegal. Ancaman hukumannya mencapai 6 atau 7 tahun penjara, sesuai ketentuan yang penyidik sangkakan.
Selain itu, penyidik turut menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP. Ketentuan tersebut mengatur dugaan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, termasuk turut serta melakukan perbuatan atau menggerakkan orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Dua tersangka telah menerima sanksi etik PTDH
Di luar proses pidana, Polri juga menjatuhkan sanksi etik kepada Ahrie Sonta dan Eko Hadi. Keduanya menerima putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Namun, kedua anggota Polri tersebut mengajukan banding atas putusan etik yang mereka terima. Proses hukum pidana dan pemeriksaan etik itu berjalan dalam jalur berbeda dari penyidikan dugaan makar yang kini memasuki tahap gelar perkara internal. (de*)









