Jakarta, APGtimes.com — DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026). Salah satu ketentuan dalam regulasi tersebut menegaskan bahwa koruptor dapat menghadapi ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 4 ayat (2). Pasal tersebut menegaskan bahwa hukum tetap membuka kemungkinan menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku korupsi.
“Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,” bunyi ketentuan tersebut.
Selain mengatur ancaman pidana bagi koruptor, UU Perampasan Aset memberi kewenangan kepada negara untuk mengambil aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Mekanisme ini dapat berjalan dengan atau tanpa putusan pidana terhadap pelaku.
Tujuh Jenis Kejahatan yang Menjadi Sasaran
Pasal 4 ayat (1) secara khusus mengatur perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sementara itu, ayat (3) memperluas cakupan aturan tersebut ke enam kelompok kejahatan lainnya.
Dengan demikian, UU Perampasan Aset mencakup tujuh jenis tindak pidana, yaitu:
-
Korupsi.
-
Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
-
Terorisme dan pendanaan terorisme.
-
Penyelundupan manusia.
-
Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
-
Perdagangan orang atau TPPO.
-
Penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Perluasan cakupan tersebut membuat negara memiliki dasar untuk menelusuri aset yang berkaitan dengan berbagai kejahatan serius. Selain korupsi, aturan ini juga menyasar kejahatan yang merugikan masyarakat dan mengancam keamanan.
Isi Lengkap Pasal 4 UU Perampasan Aset
Pasal 4 menjadi salah satu bagian penting dalam UU Perampasan Aset. Ketentuan ini menjelaskan tindak pidana yang memungkinkan negara mengambil aset, termasuk mekanisme perampasan tanpa putusan pidana.
Berikut bunyi lengkap Pasal 4:
Pasal 4
(1) Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi.
(2) Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
(3) Selain tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga dilakukan terhadap:
a. tindak pidana narkotika dan psikotropika;
b. tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;
c. tindak pidana penyelundupan manusia;
d. tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
e. tindak pidana perdagangan orang; dan/atau
f. tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Melalui ketentuan tersebut, UU Perampasan Aset mengatur dua hal penting sekaligus. Pertama, aturan itu menegaskan kemungkinan penerapan pidana mati bagi koruptor. Kedua, regulasi tersebut memperluas jenis kejahatan yang memungkinkan negara merampas aset terkait tindak pidana. (ys*)









