Pelalawan, APGtimes.com — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut izin usaha pemanfaatan hutan milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Riau.
Keputusan tersebut membuat perusahaan bagian dari Grup Royal Golden Eagle itu kehilangan hak pengelolaan kawasan hutan seluas sekitar 338.536 hektare.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menjelaskan, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
“Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektar,” kata Barita dalam siaran pers Satgas PKH, Jumat (20/11/2026).
Satgas Temukan Sejumlah Pelanggaran di Kawasan RAPP
Satgas PKH mengambil keputusan tersebut setelah menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan kawasan hutan oleh PT RAPP.
Temuan pertama berkaitan dengan kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali. Selain itu, tim menemukan perkebunan kelapa sawit dengan luas mencapai 18.362,74 hektare di dalam area perizinan perusahaan.
Satgas juga mencatat bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare. Temuan lainnya berupa kerusakan kawasan lindung yang mencapai kurang lebih 211,54 hektare.
“Ada juga bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektar, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektar,” ungkap Barita.
Di sisi lain, Satgas PKH menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu habitat gajah Sumatera yang hidup di kawasan konservasi tersebut.
Setelah pemerintah mencabut PBPH, seluruh aktivitas di dalam area izin PT RAPP harus berhenti. Pemerintah juga mengambil kembali penguasaan kawasan tersebut melalui negara.
“Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara,” ujar Barita.
Meski perusahaan kehilangan izin usaha, kewajiban pemulihan lingkungan tetap melekat. Satgas PKH menegaskan PT RAPP juga harus menanggung konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Satgas PKH Soroti Aktivitas Pabrik Sawit PT GSL
Selain PT RAPP, Satgas PKH menemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan oleh PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Menurut Barita, pabrik kelapa sawit nonkebun milik PT GSL diduga membeli dan mengolah hasil perkebunan yang berasal dari aktivitas di dalam kawasan hutan tanpa izin.
“Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin,” jelasnya.
Satgas menilai keberadaan pabrik tersebut turut mendorong pembukaan kawasan hutan secara masif untuk perkebunan kelapa sawit. Aktivitas itu menjadi perhatian karena dapat memperluas perambahan hutan di sekitar lokasi usaha.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 32 hektare.
Selanjutnya, tim merekomendasikan penolakan permohonan pelepasan kawasan tersebut. Satgas PKH juga mengusulkan penguasaan kembali area itu oleh negara.
Dengan demikian, penindakan terhadap PT RAPP dan rekomendasi terkait PT GSL menjadi bagian dari upaya Satgas PKH menertibkan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau. (de*)









