BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 18:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Kamis (19/11/2026).(Dok. BGN)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Kamis (19/11/2026).(Dok. BGN)

Jakarta, APGtimes.com — Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.637 sekolah dari daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut menyasar sekolah yang memiliki kemampuan ekonomi memadai, terutama lembaga pendidikan dengan biaya pendidikan tinggi.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, evaluasi ini bertujuan memperbaiki ketepatan sasaran program. Menurutnya, sekolah elite yang mampu memenuhi kebutuhan peserta didiknya tidak perlu menjadi prioritas penerima bantuan pemerintah.

“Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu,” ujar Sudaryono.

Ia menyampaikan keterangan tersebut saat melakukan inspeksi mendadak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

Persoalan operasional dapur MBG

Sudaryono mengungkapkan, sejumlah sekolah yang kini keluar dari daftar penerima sebelumnya memperoleh MBG karena pengelola dapur membutuhkan penerima manfaat untuk menjalankan operasional.

Baca Juga :  Komnas HAM Beri 6 Rekomendasi untuk Benahi MBG, Keamanan Pangan Jadi Sorotan

Pada tahap awal program, BGN mensyaratkan setiap dapur memiliki penerima manfaat agar bisa beroperasi. Ketentuan tersebut mendorong sebagian pengelola dapur mencari sekolah sebagai sasaran penyaluran makanan.

Akibatnya, beberapa sekolah yang sebenarnya tidak masuk kelompok prioritas ikut menerima program MBG.

“Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kami tertibkan semua,” jelasnya.

Karena itu, BGN kini menata ulang daftar penerima manfaat. Langkah tersebut bertujuan mengarahkan anggaran negara kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.

Sudaryono menegaskan, sekolah dengan kondisi ekonomi lebih baik tidak seharusnya menjadi prioritas selama masih ada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah.

Baca Juga :  Dua Kakak Adik Diduga Bakar MI YAPPI Natah Gunungkidul, Polisi Ungkap Temuan Solar

BGN tindak dapur yang melanggar aturan

Selain mengevaluasi sekolah penerima, BGN juga memeriksa operasional dapur MBG. Lembaga tersebut menindak pengelola yang memaksakan penyaluran makanan kepada sekolah tertentu demi memenuhi persyaratan operasional.

Sudaryono mengatakan, BGN telah menutup beberapa dapur yang melakukan pelanggaran. Namun, ia belum menyampaikan jumlah pasti dapur yang terkena tindakan tersebut.

“Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup,” pungkas Sudaryono.

Penataan ini menjadi bagian dari upaya BGN memperbaiki distribusi program MBG. Pemerintah ingin memastikan bantuan makanan bergizi menjangkau peserta didik yang membutuhkan, sekaligus mencegah penggunaan anggaran negara yang tidak sesuai dengan sasaran program. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Bareskrim Tunda Ekspose Kasus Dugaan Makar Prabowo, Ini Jadwal Terbarunya
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru