Habiburokhman menilai perkara tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut penyalahgunaan kewenangan intelijen dan instrumen strategis negara.
Ia bahkan menyebut skandal penyadapan tersebut sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah kepolisian modern Indonesia.
“Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam, dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita,” ujar Habiburokhman dalam siaran pers, Rabu (11/11/2026).
Menurut Habiburokhman, aparat semestinya memakai kewenangan intelijen untuk menjaga keamanan negara. Namun, dugaan penyalahgunaan kewenangan justru dapat meruntuhkan kredibilitas institusi, mengancam rasa aman masyarakat, serta merusak tatanan hukum.
Ia menilai sanksi pemecatan terhadap Ahrie sebanding dengan bobot pelanggaran yang menjadi dasar putusan etik.
“Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” ucapnya.
DPR Minta Penegakan Hukum Tidak Berhenti pada Ahrie
Habiburokhman juga meminta Polri menerapkan ketegasan yang sama kepada seluruh pihak lain yang terlibat dalam perkara penyadapan tersebut.
Menurut dia, setiap orang yang terbukti bersalah harus menerima hukuman setimpal. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan.
Komisi III DPR, lanjutnya, akan mengawal proses penegakan etik dan penanganan pidana perkara tersebut hingga tuntas.
Langkah itu diperlukan untuk menjaga integritas kepolisian sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Ahrie Sonta Ajukan Banding atas Putusan PTDH
Sebelumnya, Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) memutuskan PTDH terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution pada Selasa (10/11/2026).
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengumumkan keputusan tersebut di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan.
“Yang kedua sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Isir.
Dalam perkara ini, majelis menyatakan Ahrie melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Putusan tersebut juga merujuk sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan yang menjadi dasar putusan mencakup Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b.
Majelis KKEP juga menilai Ahrie melakukan perbuatan tercela. Namun, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan telah menyatakan banding,” ujar Isir.
Pengajuan banding tersebut membuat proses penanganan etik Ahrie berlanjut melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. (de*)
