Manila, APGtimes.com — Indonesia bersiap menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) bersama 10 negara anggota ASEAN lainnya di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Filipina untuk menghadiri agenda tersebut. Penandatanganan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat integrasi ekonomi digital Asia Tenggara.
Indonesia menginisiasi ASEAN DEFA saat memegang Keketuaan ASEAN pada 2023. Melalui kesepakatan ini, negara anggota ingin menyelaraskan kebijakan digital dan memperlancar aktivitas ekonomi lintas negara.
ASEAN memiliki pasar potensial dengan jumlah penduduk lebih dari 680 juta jiwa. Seiring meningkatnya penggunaan teknologi, kawasan ini terus memperluas peluang pertumbuhan ekonomi digital.
Laporan e-Conomy SEA 2025 mencatat nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dollar AS pada 2025.
Nilai tersebut tumbuh sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia juga menempati posisi pertama di Asia Tenggara dalam besaran GMV ekonomi digital.
ASEAN DEFA Berpotensi Gandakan Ekonomi Digital
ASEAN DEFA telah melewati rangkaian perundingan sejak 2023. Kini, seluruh 11 negara anggota ASEAN bersiap menandatangani kesepakatan tersebut.
Studi Boston Consulting Group (BCG) memperkirakan implementasi ASEAN DEFA secara menyeluruh dapat meningkatkan nilai ekonomi digital kawasan. Nilainya berpotensi naik dari sekitar 1 triliun dollar AS menjadi 2 triliun dollar AS pada 2030.
Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, negara anggota akan memperkuat kerja sama perdagangan digital, sistem pembayaran, layanan elektronik, dan pengelolaan data.
Selain itu, kesepakatan ini mendorong negara anggota meningkatkan perlindungan konsumen dan keamanan transaksi digital. ASEAN DEFA juga mencakup kerja sama arus data lintas negara yang tepercaya, pengembangan talenta, serta inovasi teknologi.
UMKM Indonesia Berpeluang Menjangkau Pasar Regional
Pelaksanaan ASEAN DEFA diharapkan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui integrasi sistem digital, pelaku UMKM dapat memperluas pemasaran produk ke berbagai negara ASEAN. Mereka juga berpeluang menjangkau konsumen baru tanpa hanya mengandalkan pasar domestik.
Selain itu, interoperabilitas sistem pembayaran dan layanan digital dapat memperlancar transaksi antarnegara. Kemudahan tersebut diharapkan membantu pelaku usaha memperluas perdagangan regional.
Bagi Indonesia, kesepakatan ini sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan agenda aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Pemerintah juga mendorong penguatan infrastruktur digital dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Langkah tersebut mencakup percepatan transformasi digital UMKM serta penguatan regulasi keamanan siber dan tata kelola data.
Di sisi lain, harmonisasi kebijakan digital ASEAN dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Kerja sama tersebut juga membuka peluang investasi sektor teknologi tinggi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital regional maupun global.
Indonesia Siapkan Ratifikasi ASEAN DEFA
Setelah seluruh negara anggota menandatangani ASEAN DEFA, perjanjian tersebut mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir.
Selanjutnya, Sekretariat ASEAN akan menerbitkan Certified True Copy (CTC) atau salinan resmi naskah perjanjian. Sekretariat ASEAN juga dapat memublikasikan dokumen tersebut kepada masyarakat.
Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses ratifikasi melalui pembentukan panitia antarkementerian. Panitia ini bertugas membahas instrumen hukum yang diperlukan untuk mengesahkan kesepakatan.
Pemerintah juga akan mempertimbangkan ketentuan yang menyatakan bahwa ASEAN DEFA menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce.
Sebelumnya, Indonesia mengesahkan perjanjian perdagangan elektronik ASEAN melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.
Penandatanganan ASEAN DEFA menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan. Melalui kerja sama ini, Indonesia ingin mendorong pertumbuhan ekonomi digital ASEAN yang inklusif, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta dunia usaha. (ys*)
