Jakarta, APGtimes.com — Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memeriksa Brigjen Pol TK terkait dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Pemeriksaan tersebut berlangsung di tengah penyidikan kasus yang menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri tengah meminta keterangan Brigjen TK.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,” kata Isir dalam siaran pers, Jumat (13/11/2026).
Selain pemeriksaan internal, penyidik juga mendalami keterangan Brigjen TK. Langkah ini bertujuan mengungkap peran setiap pihak dalam dugaan penyadapan tersebut.
Isir sekaligus menegaskan bahwa inisial TK merujuk pada seorang perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal atau bintang satu.
Dugaan Peran Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan
Pemeriksaan terhadap Brigjen TK berlangsung setelah Polri meluruskan keterangan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengenai peran tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Suyudi menjelaskan bahwa Ahrie Sonta pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Menurut Suyudi, Ahrie diduga menerima perintah dari tersangka Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ahrie kemudian meminta operator melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidikan.
“ Kemudian (AS) melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Ahrie juga diduga memerintahkan pihak tertentu menghapus data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara atau voice dan log. Selain itu, ia diduga meminta pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Prabowo.
Keempatnya meliputi mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Target lainnya mencakup lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, Kejaksaan, serta internal Polri.
Kelompok masyarakat sipil juga masuk dalam daftar target dugaan penyadapan, termasuk organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa.
Penyidik Terapkan Sejumlah Pasal
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan beberapa ketentuan hukum sesuai dugaan peran masing-masing tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan. Pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Ketentuan ini berkaitan dengan dugaan penghilangan data elektronik dan memuat ancaman penjara paling lama delapan tahun.
Ketiga, penyidik menggunakan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP terkait dugaan akses ilegal. Ancaman hukumannya mencapai enam atau tujuh tahun penjara sesuai ketentuan yang disangkakan.
Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP mengenai dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan.
Selain perkara penyadapan, Polri turut menangani laporan dugaan tindak pidana makar. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan bersama atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
Saat ini, Polri menyelidiki laporan tersebut guna memastikan ada atau tidaknya unsur makar yang harus penyidik buktikan secara terpisah. (aw*)
