Jakarta, APGtimes.com – Rencana pemerintah mengganti buku pelajaran siswa SD hingga SMA mendapat perhatian dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Lembaga tersebut meminta pemerintah membuka seluruh informasi terkait rencana penggantian buku agar kebijakan tidak berubah menjadi proyek bisnis.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka seluruh proses pengadaan buku. Informasi tersebut mencakup jenis buku yang akan diganti, anggaran, penyusun, tim penilai, percetakan, hingga mekanisme pengadaannya.
JPPI Minta Pemerintah Transparan
Ubaid menilai pemerintah perlu memastikan pembaruan buku benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurutnya, pemerintah harus melibatkan proses yang transparan sejak penyusunan hingga distribusi buku ke sekolah.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan penggantian buku sebagai proyek yang hanya menghabiskan anggaran.
JPPI ingin pemerintah menjadikan pembaruan buku sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Perubahan buku, menurut Ubaid, harus berjalan bersama upaya meningkatkan kemampuan membaca dan menalar siswa.
Jangan Hanya Ganti Buku
Ubaid menilai penggantian buku tidak akan menyelesaikan persoalan pendidikan jika pemerintah tidak memperbaiki kualitas pembelajaran secara menyeluruh.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada pola perubahan kebijakan setiap kali terjadi pergantian pejabat atau pemerintahan.
Menurut Ubaid, Indonesia perlu menghindari pola mengganti menteri lalu mengganti kurikulum atau mengganti presiden lalu mengganti buku pelajaran.
Pengeluaran anggaran untuk mencetak buku baru harus memberikan dampak nyata terhadap proses belajar siswa. Pemerintah juga perlu memastikan buku yang baru benar-benar membantu siswa memahami materi dan meningkatkan kemampuan berpikir.
Prabowo Ingin Buku Pelajaran Diperbarui
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meninjau kondisi buku pelajaran di sekolah. Dalam peninjauan pada Jumat, 7 Agustus 2026, Prabowo menilai kualitas sejumlah buku masih kurang memadai.
Pemerintah kemudian berencana merombak buku pelajaran untuk siswa SD hingga SMA. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut pemerintah memiliki dua alasan utama untuk melakukan perubahan tersebut.
Pertama, sejumlah buku fisik mudah rusak. Kedua, ukuran tulisan dalam buku dinilai terlalu kecil sehingga dapat mengurangi kenyamanan siswa saat membaca.
Pemerintah Siapkan Pembaruan Buku
Rencana tersebut mencakup pembaruan buku pelajaran secara nasional. Pemerintah ingin memperbaiki kualitas buku agar siswa mendapatkan bahan belajar yang lebih nyaman dan layak.
Namun, JPPI meminta pemerintah tidak berhenti pada perbaikan fisik buku. Pemerintah juga perlu memastikan isi, metode pembelajaran, dan sistem pendidikan ikut berkembang.
Transparansi anggaran dan proses pengadaan menjadi bagian penting dalam kebijakan tersebut. Pemerintah perlu membuka informasi kepada publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran pendidikan.
Dengan demikian, pembaruan buku pelajaran tidak sekadar menghasilkan buku baru. Kebijakan tersebut harus memberikan dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan prestasi siswa di Indonesia. (de*)
