Komdigi dan Polri Usut Dugaan Jual Beli Data yang Dikaitkan dengan Meutya Hafid

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid.

Jakarta, APGtimes.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Polri mengusut dugaan jual beli data pribadi yang ramai di ruang digital. Selain itu, Komdigi berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menangani kasus tersebut.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan BSSN telah memberikan penjelasan awal. Menurut BSSN, data yang kembali ramai itu merupakan data lama. Namun, pihak tertentu kembali menyebarkan data tersebut di ruang digital.

Meski begitu, Komdigi tetap mengusut peredaran data tersebut. Sementara itu, pemerintah juga menelusuri pihak yang memperjualbelikan data pribadi secara ilegal.

Komdigi Telusuri Situs Penjual Data

Alexander mengatakan Komdigi bersama Polri menelusuri situs yang diduga menjadi tempat perdagangan data pribadi. Selain itu, tim mencari sumber penyebaran dan pihak yang terlibat.

Penelusuran tersebut mencakup berbagai platform serta saluran digital. Tim juga mencari cara yang digunakan pihak tertentu untuk memperdagangkan data.

Jika tim menemukan situs yang melanggar aturan, pemerintah dapat mengambil tindakan sesuai kewenangan. Salah satunya, pemerintah dapat memblokir akses menuju situs tersebut.

Baca Juga :  Naskah UU Ketenagakerjaan Belum Diterima, KASBI Soroti Transparansi DPR dan Pemerintah

Selanjutnya, Komdigi dan Polri terus mencari sumber awal penyebaran data. Dengan langkah itu, pemerintah ingin mengetahui bagaimana pihak tertentu memperoleh dan memperdagangkan informasi tersebut.

BSSN Sebut Data Lama Kembali Beredar

BSSN menyebut data yang kini ramai bukan data baru. Sebelumnya, data tersebut sudah pernah muncul dan kini kembali menarik perhatian publik.

Meski demikian, Komdigi tetap melanjutkan penyelidikan. Pemerintah ingin memastikan sumber penyebaran serta aktivitas perdagangan data yang menyertainya.

Selain itu, pemerintah ingin mencegah pihak lain memanfaatkan data pribadi yang sudah beredar. Karena itu, Komdigi meminta masyarakat tidak ikut menyebarkan informasi tersebut.

Dugaan Data Meutya Hafid Muncul di Internet

Kasus ini mencuat setelah pakar keamanan siber dan konten kreator Mr Bert mengungkap dugaan perdagangan data yang ia kaitkan dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Mr Bert mengklaim menemukan sejumlah informasi pribadi yang ia sebut berkaitan dengan Meutya. Informasi itu mencakup foto KTP, data keluarga, dan kata sandi akun media sosial.

Selain itu, ia menyebut pihak tertentu menawarkan data tersebut melalui kanal jual beli data di internet. Menurut dia, pihak tersebut menawarkan data dengan harga sekitar Rp2.000.

Baca Juga :  10 Personel Brimob Polda Sumut Dipecat, Judi Online hingga Narkoba Jadi Sorotan

Namun, pemerintah belum menyatakan bahwa data tersebut merupakan data baru dari kebocoran sistem milik Meutya. Sebaliknya, BSSN menyebut data yang kembali beredar sebagai data lama.

Masyarakat Diminta Tidak Sebarkan Data

Alexander meminta masyarakat tidak menyebarkan data pribadi orang lain. Menurutnya, kemunculan data di internet tidak membuat informasi tersebut bebas untuk disebarkan.

“Jangan ikut menyebarluaskan data pribadi orang lain. Masyarakat perlu memahami bahwa penyebaran data pribadi dapat memiliki konsekuensi hukuman berat,” ujar Alexander.

Selain itu, Komdigi mengingatkan masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Aturan tersebut mengatur perlindungan serta pemrosesan data pribadi.

Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak mengunduh, menyimpan, atau menyebarkan kembali data pribadi yang beredar tanpa dasar yang sah.

Selanjutnya, Komdigi bersama Polri dan BSSN akan melanjutkan penelusuran. Pemerintah ingin mengidentifikasi sumber penyebaran, sarana yang digunakan, serta pihak yang memperdagangkan data tersebut. (aw*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru