Kuala Lumpur, APGtimes.com – Malaysia mulai memulangkan 1.476 warga negara Myanmar pada Selasa (29/9/2026). Pemerintah Malaysia menyebut program tersebut sebagai repatriasi sukarela dan menargetkan hingga 5.000 warga Myanmar dalam beberapa tahap.
Namun, langkah tersebut memicu perhatian dari UNHCR dan organisasi hak asasi manusia. UNHCR menyatakan kondisi Myanmar saat ini belum memungkinkan pemulangan yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan karena konflik bersenjata serta kekerasan masih berlangsung.
1.476 warga Myanmar mulai dipulangkan
Pemerintah Malaysia mengirim kelompok pertama dari program repatriasi melalui kawasan Manjung, Perak. Puluhan bus membawa para warga Myanmar menuju area dekat Pangkalan Angkatan Laut Lumut dengan pengawalan aparat.
Menurut laporan Reuters, kelompok pertama terdiri atas 1.370 laki-laki, 79 perempuan, 20 anak laki-laki, dan tujuh anak perempuan. Pemerintah Malaysia mengatakan pihak Myanmar menyerahkan daftar orang yang akan mengikuti program tersebut.
Setelah proses administrasi selesai, tiga kapal milik Angkatan Laut Myanmar berangkat dari Pangkalan Angkatan Laut Lumut. Armada tersebut mencakup kapal pendukung, kapal rumah sakit Than Lwin, serta kapal pendarat amfibi Moattama.
Pemerintah Malaysia sebut ada beban finansial
Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyatakan program repatriasi bertujuan menyelesaikan persoalan pencari suaka yang telah berlangsung lama.
Pemerintah Malaysia juga menyebut keberadaan pencari suaka menimbulkan beban keuangan, persoalan sosial, serta kekhawatiran keamanan. Malaysia sendiri tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan tidak memberikan status pengungsi secara resmi.
Di sisi lain, pemerintah Malaysia menyatakan proses tersebut tetap mengedepankan pendekatan yang tertib, bertanggung jawab, dan manusiawi.
UNHCR soroti kondisi Myanmar
UNHCR menegaskan bahwa lembaganya tidak terlibat dalam proses repatriasi Malaysia. Pada 29 September, UNHCR kembali menyampaikan kekhawatiran mengenai rencana pemulangan tersebut.
Menurut UNHCR, konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi di berbagai wilayah Myanmar. Karena itu, kondisi saat ini belum mendukung kepulangan yang aman dan berkelanjutan.
Lembaga investigasi independen PBB untuk Myanmar juga menyampaikan penilaian serupa. Mereka menyebut situasi di Negara Bagian Rakhine masih sangat berbahaya akibat konflik, serangan udara, penembakan artileri, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, serta kekerasan lainnya.
Rencana repatriasi mencapai 5.000 orang
Malaysia sebelumnya menyampaikan rencana memulangkan sekitar 5.000 warga Myanmar secara bertahap. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga menyatakan Myanmar bersedia menerima kembali warga yang berada di Malaysia.
Program tersebut muncul ketika sentimen anti-migran di Malaysia meningkat. Pemerintah Malaysia dalam beberapa tahun terakhir memperketat kebijakan terhadap migran dan pencari suaka.
Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil sebelumnya meminta Malaysia menghentikan rencana pemulangan warga Rohingya karena mereka berisiko menghadapi kekerasan dan perekrutan paksa setelah kembali ke Myanmar.
Situasi keamanan Myanmar juga kembali mendapat sorotan pada pekan yang sama. PBB menyatakan serangan udara di Kyauktaw, Negara Bagian Rakhine, menewaskan puluhan orang dan menegaskan bahwa kondisi di wilayah tersebut belum aman bagi kepulangan pengungsi maupun warga yang terlantar. (aw*)
