Nazareth, APGtimes.com — Partisipasi warga Arab Israel menjadi sorotan menjelang pemilihan parlemen Israel pada 27 Oktober 2026. Suara kelompok minoritas ini berpotensi memengaruhi perolehan kursi parlemen dan proses pembentukan pemerintahan berikutnya.
Warga Arab Israel, yang sebagian besar merupakan keturunan Palestina dan memiliki kewarganegaraan Israel, mencakup sekitar 21 persen populasi negara tersebut. Sejumlah pemimpin politik Arab kini mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam jumlah besar.
Mansour Abbas, pemimpin Partai Daftar Arab Bersatu atau United Arab List (Ra’am), menilai partisipasi pemilih dapat membuka peluang perubahan politik.
“Kami dapat memastikan terbentuknya pemerintahan baru yang membawa perubahan,” kata Abbas kepada Reuters di kantornya di Nazareth.
Persaingan Netanyahu dan Oposisi
Sejumlah survei menjelang pemilu memperlihatkan persaingan ketat antara blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kelompok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot, mantan kepala militer Israel.
Parlemen Israel atau Knesset memiliki 120 kursi. Sebuah koalisi membutuhkan sedikitnya 61 kursi untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Survei menjelang pemilu memproyeksikan blok oposisi meraih 52 kursi, sedangkan blok Netanyahu memperoleh 50 kursi. Kedua blok belum mencapai ambang mayoritas sehingga dukungan partai lain dapat memengaruhi negosiasi politik.
Partai Arab Berpotensi Memengaruhi Koalisi
Partai Ra’am yang dipimpin Abbas diproyeksikan meraih lima kursi. Sementara itu, koalisi tiga partai Arab yang dikenal sebagai Joint List diperkirakan memperoleh delapan kursi.
Jika hasil pemilu mendekati proyeksi tersebut, partai-partai Arab dapat memainkan peran penting dalam negosiasi pemerintahan.
Mereka dapat bergabung dengan koalisi atau mendukung pemerintahan minoritas dari luar koalisi. Namun, hasil akhir tetap bergantung pada perolehan suara dan kesepakatan antarpartai setelah pemilu.
Eisenkot Menolak Koalisi dengan Partai Arab
Peluang kerja sama antara kelompok oposisi dan partai-partai Arab masih menghadapi hambatan. Eisenkot menolak membentuk koalisi pemerintahan bersama partai-partai Arab karena perbedaan pandangan politik.
Dalam sebuah siniar pada Oktober 2026, Eisenkot menyatakan tidak akan bersekutu dengan partai Arab mana pun. Ia juga menyoroti perbedaan sikap mengenai Hamas, termasuk pandangan sejumlah partai Arab terhadap kelompok tersebut.
Meski demikian, Abbas tetap membuka peluang negosiasi setelah pemilu. Ia menilai pembagian kursi parlemen dapat mengubah perhitungan politik partai-partai yang ingin membentuk pemerintahan baru.
Isu Keamanan dan Palestina Warnai Kampanye
Persoalan keamanan dan kondisi sosial masyarakat Arab Israel turut mewarnai kampanye pemilu. Keresahan terhadap kejahatan di komunitas Arab serta kebijakan pemerintah menjadi isu yang mendorong para pemimpin politik mengajak masyarakat berpartisipasi.
Abbas juga ingin mendorong perubahan kebijakan pemerintah, termasuk terkait konflik Israel-Palestina dan perluasan permukiman Israel.
Isu-isu tersebut menunjukkan bahwa kepentingan pemilih Arab tidak hanya berkaitan dengan pembentukan koalisi, tetapi juga dengan kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.
Pemilu Israel Menentukan Arah Pemerintahan
Pembentukan pemerintahan Israel berikutnya bergantung pada kemampuan partai-partai politik mengumpulkan dukungan mayoritas di Knesset. Tingkat partisipasi pemilih Arab menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi perhitungan tersebut.
Jika tidak ada kelompok politik yang mampu mengamankan mayoritas, negosiasi antarpartai dapat berlangsung lebih sulit dan memperpanjang kebuntuan politik.
Pemilu 27 Oktober 2026 akan menjadi momentum penting untuk menentukan komposisi pemerintahan Israel berikutnya serta memperlihatkan peran partai-partai Arab dalam politik nasional. (de*)
