Teheran, APGtimes.com – Menteri Pertahanan Iran yang baru, Mehrdad Akhlaghi, memperingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak kembali melancarkan serangan militer terhadap Teheran. Ia menegaskan bahwa Iran siap menghadapi kemungkinan serangan dan memperingatkan Washington tentang dampak besar yang dapat menjalar ke kawasan Timur Tengah.
Akhlaghi menyampaikan peringatan tersebut pada Minggu (18/10/2026), setelah parlemen Iran menyetujui pengangkatannya sebagai menteri pertahanan. Ia meyakini ancaman pembalasan Iran akan membuat pemerintah AS mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan militer.
Menurut Akhlaghi, serangan baru tidak hanya akan memicu konflik antara kedua negara, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas kawasan. Karena itu, ia meminta Washington memperhitungkan konsekuensi sebelum kembali menyerang Iran.
Laporan CNN menyebut pemerintah AS telah menyiapkan sejumlah skenario serangan terhadap Iran. Opsi tersebut mencakup kemungkinan penargetan infrastruktur energi dan fasilitas nuklir apabila Presiden Donald Trump memerintahkan militer melanjutkan operasi tempur.
Salah satu opsi yang muncul dalam laporan itu ialah penggunaan Massive Ordnance Air Blast (MOAB), bom konvensional berdaya ledak besar milik militer AS. Senjata tersebut bukan bom nuklir, tetapi memiliki kemampuan penghancuran yang luas.
Meski demikian, penyusunan opsi militer tidak berarti Washington telah memutuskan untuk melancarkan serangan. Keputusan pemerintah AS akan menentukan apakah rencana tersebut berlanjut menjadi operasi nyata.
Parlemen Iran menyetujui Akhlaghi untuk menggantikan Aziz Nasirzadeh, yang meninggal dunia dalam serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026. Serangan itu juga menewaskan pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei, serta sejumlah komandan militer senior.
Dalam pemungutan suara, Akhlaghi meraih 237 dukungan dari total 277 suara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengajukan namanya pada 5 Oktober 2026 untuk mengisi jabatan menteri pertahanan.
Sebelum parlemen mengambil keputusan, Pezeshkian menunjuk Brigadir Jenderal Majid Ebn Al Reza sebagai pelaksana tugas menteri pertahanan.
Akhlaghi memiliki pengalaman panjang dalam sektor pertahanan Iran. Ia telah bekerja di Kementerian Pertahanan selama 42 tahun dan memimpin Organisasi Industri Pertahanan Iran sejak 2013.
Selain itu, ia pernah mengepalai Organisasi Industri Dirgantara Iran yang menangani pengembangan teknologi rudal dan produksi persenjataan. Pengalaman tersebut berkaitan dengan agenda penguatan kemampuan militer yang kini ingin ia dorong.
Namun, rekam jejak Akhlaghi juga menarik perhatian internasional. PBB menjatuhkan sanksi terhadapnya pada 2007 terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas nuklir atau rudal balistik Iran. Pemerintah AS juga menjatuhkan sanksi kepadanya atas dugaan keterkaitan dengan program rudal balistik negara tersebut.
Dalam pemaparannya di hadapan parlemen, Akhlaghi berjanji merombak struktur kementerian, mempercepat pengembangan teknologi pertahanan, dan meningkatkan kemampuan militer Iran.
Agenda tersebut menjadi perhatian karena Teheran dan Washington masih menghadapi ketegangan yang berpotensi memicu konfrontasi baru. Kebijakan pertahanan Iran serta keputusan AS mengenai opsi militernya akan memengaruhi perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah.
Peringatan Akhlaghi menegaskan sikap Teheran yang siap merespons kemungkinan serangan. Jika kedua negara kembali terlibat konflik terbuka, dampaknya berpotensi melampaui wilayah Iran dan AS serta meningkatkan ketidakpastian di kawasan. (rd*)
