Jakarta, APGtimes.com — Rencana pemerintah memperluas bantuan iuran BPJS Kesehatan hingga masyarakat desil 8 memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai pemerintah perlu menghitung kemampuan anggaran sebelum menjalankan kebijakan tersebut.
Pemerintah berencana memasukkan masyarakat kelompok desil 1 sampai 8 dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Nantinya, pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota akan berbagi tanggung jawab dalam membayar iuran peserta.
Namun, Timboel mengingatkan bahwa Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengatur pemerintah menanggung iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Karena itu, ia mempertanyakan kelayakan masyarakat desil 6 sampai 8 untuk menerima bantuan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kondisi ekonomi setiap kelompok sebelum memperluas penerima PBI-JK.
Tunggakan Iuran Daerah Jadi Persoalan
Timboel menjelaskan, pemerintah saat ini sudah menghadapi persoalan pembiayaan peserta PBI-JK. Jumlah masyarakat desil 1 sampai 5 mencapai sekitar 140 juta orang. Namun, pemerintah pusat melalui APBN baru menanggung 96,8 juta peserta.
Sementara itu, pemerintah daerah menanggung sekitar 46 juta peserta melalui APBD. Timboel menyebut sejumlah daerah masih menunggak pembayaran iuran tersebut.
“Sekarang saja sebenarnya desil 1-5 itu kan ada 140 juta, tapi yang didaftarkan pemerintah dalam APBN itu kan 96,8. Sementara itu selisihnya 46 juta, itu kan diserahkan ke daerah. Hari ini (pemerintah) daerah banyak yang nunggak,” kata Timboel, Senin (8/11/2026).
Ia menilai persoalan tersebut menunjukkan keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Apalagi, pemerintah juga menghadapi penurunan transfer anggaran ke daerah.
Timboel pun mempertanyakan kesiapan pemerintah jika harus memperluas pembiayaan hingga desil 6, 7, dan 8.
“Ketika cakupan pembayaran pemerintah mau dinaikkan hingga desil 6, 7, 8 mampu tidak? Jangan juga hanya wacana dan akhirnya tidak mampu,” imbuhnya.
Sebagai gambaran, jumlah penduduk desil 1 sampai 4 mencapai sekitar 111 juta orang. Sementara itu, jumlah penduduk desil 1 sampai 8 mencapai 222,8 juta orang.
Timboel Khawatir Pendapatan Iuran BPJS Menurun
Timboel juga menyoroti dampak perluasan PBI-JK terhadap pendapatan iuran BPJS Kesehatan. Jika pemerintah menanggung iuran masyarakat desil 1 sampai 8, jumlah peserta yang membayar iuran secara mandiri berpotensi berkurang.
Ia menilai kondisi tersebut dapat mengganggu prinsip gotong royong dalam pembiayaan JKN.
“Gotong royong itu terkendala, gotong royong tidak akan tercapai,” ungkapnya.
Timboel memberikan gambaran perhitungan untuk memperjelas potensi beban pembiayaan. Dengan iuran Rp42.000 per orang setiap bulan, total iuran masyarakat desil 1 sampai 8 mencapai sekitar Rp112,3 triliun per tahun.
Padahal, kebutuhan pembiayaan kelompok tersebut mencapai sekitar Rp195 triliun. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp83 triliun.
“Selisihnya itu ada Rp83 triliun. Apakah desil 9 dan 10 mampu untuk menangani itu, saya kira tidak,” ucapnya.
Menurut Timboel, kesenjangan pembiayaan tersebut berpotensi memperberat arus kas BPJS Kesehatan. Akibatnya, kemampuan lembaga itu membiayai pelayanan medis pada masa mendatang juga bisa terganggu.
Perusahaan Bisa Mengalihkan Kewajiban Iuran
Selain persoalan anggaran, Timboel mengkhawatirkan kemungkinan perusahaan mengalihkan kewajiban pembayaran iuran pekerja kepada pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat desil 6 sampai 8 tidak semuanya berasal dari kelompok pengangguran atau pekerja informal. Sebagian dari mereka mungkin bekerja sebagai karyawan perusahaan maupun pegawai kantoran.
Jika perusahaan tidak lagi membayar iuran pekerjanya karena pemerintah menanggung kepesertaan mereka melalui PBI-JK, pendapatan BPJS Kesehatan berpotensi semakin berkurang.
“Potensi terjadinya penurunan iuran akan signifikan,” ujar Timboel.
Jumlah Peserta Desil 1-8 Bisa Membebani Rumah Sakit
Timboel juga menyoroti dampak perluasan peserta terhadap pelayanan rumah sakit. Jika pemerintah menanggung iuran masyarakat desil 1 sampai 8, kelompok tersebut akan masuk dalam skema kelas 3 dengan iuran Rp42.000 per bulan.
Jumlah peserta yang mencapai 222,8 juta orang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap fasilitas kesehatan, terutama pelayanan kelas 3.
“Jangan sampai nanti kelas 3 banyak pesertanya ini dia tidak bisa. Dia mau masuk ke kelas satu tidak bisa, tidak boleh,” tutupnya.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Timboel meminta pemerintah memperkuat pendataan masyarakat desil 1 sampai 5. Ia juga mendorong pemerintah memastikan kelompok miskin dan tidak mampu memperoleh jaminan ketika membutuhkan pengobatan.
Selain itu, Timboel mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi Rp70.000 per orang setiap bulan. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi alternatif untuk memperkuat pembiayaan JKN daripada memperluas tanggungan pemerintah tanpa perhitungan anggaran yang matang.
Pemerintah Bagi Tanggungan PBI-JK Berdasarkan Desil
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan rencana pembagian tanggungan iuran berdasarkan kelompok desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah menyiapkan pembagian pembiayaan sebagai berikut:
-
Desil 1-4: Pemerintah pusat melalui APBN.
-
Desil 5-6: Pemerintah kabupaten/kota melalui APBD.
-
Desil 7-8: Pemerintah provinsi melalui APBD.
Gus Ipul mengatakan Presiden mengarahkan pemerintah memperluas perlindungan kesehatan berdasarkan data sosial ekonomi yang akurat.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap lebih banyak masyarakat yang membutuhkan bisa memperoleh jaminan kesehatan.
“Ini adalah arahan Bapak Presiden, jadi memang bahwa Presiden mengarahkan agar kita, dengan data yang akurat itu menjangkau semua yang paling membutuhkan,” tutur Gus Ipul.
Ia menambahkan, perluasan PBI-JK juga menyasar kelompok rentan yang berisiko jatuh miskin ketika menghadapi biaya pengobatan. (aw*)
