Jakarta, APGtimes.com — Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menegaskan dana setoran ibadah haji merupakan titipan milik jemaah. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertugas mengelola dana tersebut, bukan memilikinya.
Agung menyampaikan keterangan itu saat menjadi ahli dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024. Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadirkannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
“Dana setoran ibadah haji merupakan dana titipan. Ya, dana titipan milik jemaah yang dikelola oleh BPKH. Ini penting sekali, ini bukan pendapatan negara,” kata Agung.
UU Nomor 34 Tahun 2014 Mengatur Kepemilikan Dana Haji
Agung merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa jemaah menyetorkan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan BPIH khusus.
Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) menegaskan setoran tersebut berstatus sebagai dana titipan jemaah.
Menurut Agung, jemaah tetap memiliki hak finansial atas uang yang mereka setorkan. BPKH mengelola dana itu untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji sesuai ketentuan hukum.
Ia mengingatkan bahwa kewenangan mengelola dana berbeda dengan hak kepemilikan. BPKH memang menjalankan fungsi pengelolaan sebagai badan hukum publik. Namun, status tersebut tidak mengubah dana jemaah menjadi kekayaan negara.
“Dana jemaah berada dalam pengelolaan BPKH tetapi kepemilikannya tidak beralih menjadi milik negara,” kata Agung.
BPKH Mencatat Setoran Jemaah sebagai Kewajiban
Agung menjelaskan, BPKH mencatat setoran jemaah sebagai kewajiban atau liabilities dalam laporan keuangannya. Pencatatan tersebut tidak menambah kekayaan negara.
“Ketika dana itu diterima, itu dicatat sebagai kewajiban. Laporan keuangan akan mencatat itu sebagai liabilities, bukan penambah kekayaan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan laporan keuangan kementerian tidak mencatat dana setoran jemaah tersebut.
Agung membagi peran pengelolaan keuangan haji kepada tiga pihak. Jemaah menjadi pemilik dana, BPKH bertindak sebagai pengelola, sedangkan pemerintah menjalankan fungsi regulator.
“Jadi pemerintah itu posisinya adalah regulatornya, tetapi pengelola dana hajinya itu adalah BPKH. Dan kemudian pemilik dana hajinya tetap umat,” tuturnya.
Meski begitu, Agung menyatakan BPK tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa laporan keuangan BPKH.
KPK Dakwa Empat Orang dalam Kasus Kuota Haji
Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024, KPK mendakwa empat orang. Mereka terdiri atas mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Dua terdakwa lainnya ialah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
KPK menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidaknya Rp622,09 miliar. Angka itu merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI terkait penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024 di Kementerian Agama.
Kerugian tersebut mencakup tiga komponen:
-
Selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pada penyelenggaraan haji 2024 sebesar Rp438,2 miliar.
-
Penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar.
-
Fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 sebesar Rp143,92 miliar.
Jaksa mendakwa para terdakwa dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Dakwaan itu juga merujuk Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (ys*)
