Jakarta, APGtimes.com — Masa depan pasar modal Indonesia menjadi perhatian investor menjelang pengumuman hasil MSCI Index Review pada 12 November 2026. Ketidakpastian mengenai status bursa, transparansi kepemilikan saham, hingga aturan minimum free float 15 persen membuat pelaku pasar cenderung bersikap hati-hati.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan reformasi pasar modal tidak hanya bertujuan memenuhi masukan Morgan Stanley Capital International (MSCI) sebagai penyedia indeks global.
Menurut perempuan yang akrab disapa Kiki itu, masukan penyedia indeks justru menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas bursa nasional.
“Reformasi ini nggak cuma karena Global Index Provider memberikan masukan pada kita, tapi ini masukan yang menurut kami sangat positif. Jadi, terus kita lakukan perbaikan,” ujar Friderica di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (10/11/2026).
OJK dan BEI Perkuat Kepercayaan Investor
OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) terus memperbaiki sejumlah aspek pasar modal. Langkah tersebut mencakup peningkatan keterbukaan informasi, pengawasan perdagangan, serta penegakan hukum.
Friderica menyebut kepercayaan investor mulai menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa hari terakhir.
Salah satu langkah pembenahan ialah pembentukan Komite High Shareholding Concentration (HSC). Komite ini bertugas mengkaji metodologi baru untuk menentukan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.
Selain itu, OJK tetap memperhatikan fundamental ekonomi dan kinerja emiten. Pertumbuhan pendapatan serta laba perusahaan menjadi bagian penting dalam menilai prospek investasi.
Karena itu, Friderica meminta pelaku pasar melihat koreksi harga saham dalam konteks reformasi yang sedang berjalan. Penyesuaian harga juga berkaitan dengan penertiban saham kategori HSC dan upaya meningkatkan kualitas pasar.
BEI Siapkan Pertemuan dengan MSCI
Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, mengatakan pihaknya akan bertemu MSCI pada pekan ini. Dalam pertemuan tersebut, BEI akan memaparkan perkembangan reformasi yang telah dijalankan bersama OJK.
Pembenahan mencakup peningkatan kualitas informasi perusahaan tercatat, keterbukaan data kepemilikan saham, serta penguatan sistem pengawasan perdagangan.
BEI juga terus berkoordinasi dengan OJK untuk memperkuat penegakan hukum di pasar modal.
Menurut Iding, reformasi tersebut tetap menjadi komitmen otoritas bursa, apa pun hasil evaluasi MSCI pada 12 November mendatang.
Dengan demikian, agenda pembenahan pasar modal Indonesia tidak hanya bergantung pada keputusan penyedia indeks global, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor. (ts*)
