Jakarta, APGtimes.com — Google Indonesia mengajukan empat perhatian utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta.
Perusahaan tersebut menyoroti aturan distribusi berita, kebebasan kreator, tanggung jawab platform digital, serta penggunaan data untuk melatih kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Government Affairs & Public Policy Manager Google Indonesia, Agung Pamungkas, menyampaikan masukan itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Agung menjelaskan, pembahasan aturan hak cipta perlu memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan internet dan industri kreatif. Google menilai empat persoalan tersebut memerlukan perhatian khusus agar regulasi tidak menghambat aktivitas digital.
1. Kebebasan Mengakses dan Membagikan Informasi
Persoalan pertama menyangkut kebebasan masyarakat dalam menemukan, mengakses, dan membagikan informasi di internet.
Agung menilai kemampuan platform membagikan tautan maupun cuplikan berita merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi.
“Menurut kami adalah merupakan hal yang sangat mendasar. Membatasi platform untuk secara bebas membagikan tautan atau cuplikan atau snippet berisiko menimbulkan hambatan yang besar,” kata Agung.
Google juga menyoroti rencana pungutan atas tautan berita. Menurut Agung, kebijakan tersebut dapat mendorong Google menghentikan pengindeksan atau crawling, pengindeksan ulang, serta distribusi berita Indonesia kepada pengguna lokal.
2. Perlindungan Otonomi Kreator
Persoalan kedua berkaitan dengan kebebasan kreator dan pemegang hak cipta dalam menentukan kerja sama komersial.
Google mendorong DPR mempertahankan perjanjian sukarela yang mengikuti mekanisme pasar. Dengan demikian, pemegang hak di bidang musik dan berita dapat menentukan bentuk kerja sama sesuai kepentingan masing-masing.
Agung menilai kewajiban untuk berkontrak melalui satu lembaga kolektif tunggal berpotensi mengganggu efisiensi pasar.
Selain itu, kebijakan tersebut dapat membatasi peluang pendapatan kreator dan menghambat investasi global.
3. Kedudukan Platform sebagai Perantara
Isu ketiga menyangkut posisi platform digital sebagai perantara atau intermediary.
Google menjelaskan bahwa platform tidak memiliki kapasitas hukum maupun teknis untuk menentukan hak yang melekat pada setiap konten secara individual. Platform juga tidak dapat mengambil alih kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa hak cipta.
Karena itu, Google meminta DPR mempertahankan mekanisme pemberitahuan dan tindakan atau notice and action yang telah dikenal secara global.
Melalui mekanisme tersebut, pemegang hak cipta tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan ketika menemukan dugaan pelanggaran atas karyanya.
4. Aturan Hak Cipta Harus Mendukung Inovasi AI
Persoalan keempat berkaitan dengan keseimbangan perlindungan hak cipta dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan.
Agung menjelaskan bahwa model AI modern membutuhkan kumpulan data multimodal dalam jumlah besar. Kebutuhan tersebut mencakup miliaran halaman web yang terindeks di internet.
Google menilai penerapan lisensi wajib untuk penggunaan data dalam pelatihan AI tidak memungkinkan secara teknis. Sebaliknya, pembatasan penggunaan data lokal berpotensi menurunkan kemampuan model AI dalam memahami bahasa Indonesia.
Kondisi tersebut juga dapat menghambat pengembang dalam negeri dalam menciptakan teknologi baru.
Sebagai alternatif, Google mendorong penerapan pengecualian text and data mining atau penambangan teks dan data. Perusahaan juga mengusulkan mekanisme standar agar pemilik situs dapat menolak penggunaan kontennya untuk pelatihan AI, seperti melalui protokol robots.txt.
“Oleh karena itu bapak ibu dewan yang terhormat kami sangat mendorong diterapkannya pengecualian text and data mining atau penambangan text dan data yang jelas yang disertai kemampuan standar untuk menolak training seperti robot TXT,” ujar Agung.
Melalui empat masukan tersebut, Google berharap DPR dapat menyusun aturan hak cipta yang memberikan ruang perlindungan bagi kreator sekaligus menjaga akses informasi. Regulasi itu juga diharapkan tetap mendukung investasi dan perkembangan teknologi AI di Indonesia. (ys*)
