Jakarta, APGtimes.com — Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan DPR menerima usulan tersebut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa, mengungkapkan jumlah itu berdasarkan tanda tangan para anggota yang mendukung pengajuan HMP.
“Total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan.
PKS Kirim Pengusul Terbanyak
Dalam kesempatan tersebut, Saan memaparkan jumlah anggota dari setiap fraksi yang ikut mengajukan HMP. Fraksi PKS menempati posisi teratas dengan 28 anggota.
Fraksi Nasdem menyusul dengan 19 anggota. Sementara itu, PKB dan Partai Demokrat masing-masing mengirim 18 anggota.
Berikut rincian dukungan dari delapan fraksi:
-
PKS: 28 anggota
-
Nasdem: 19 anggota
-
PKB: 18 anggota
-
Partai Demokrat: 18 anggota
-
PDI Perjuangan: 14 anggota
-
Partai Golkar: 11 anggota
-
Gerindra: 11 anggota
-
PAN: 1 anggota
Dengan komposisi tersebut, total pengusul mencapai 120 anggota DPR. Seluruhnya berasal dari delapan fraksi yang ada di parlemen.
HMP Berkaitan dengan Persyaratan Wakil Presiden
Saan menjelaskan, pimpinan DPR menerima usulan tersebut dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib DPR RI.
Ia menegaskan, para pengusul mengaitkan HMP dengan polemik ijazah Gibran, khususnya mengenai persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
Saan merujuk Pasal 79 ayat (3) huruf c yang mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
“Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tandas Saan.
Pimpinan DPR selanjutnya akan memproses usulan tersebut melalui mekanisme yang berlaku di parlemen. Pengajuan HMP ini berkaitan dengan sikap politik para anggota DPR terhadap polemik persyaratan ijazah Gibran. (aw*)
