Jakarta, APGtimes.com — Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri ternyata memiliki cakupan sasaran yang luas.
Selain Presiden Prabowo Subianto, penyidik juga menelusuri dugaan penyadapan terhadap KPK, gubernur, pejabat negara, hingga aktivis.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan temuan tersebut dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Menurut Suyudi, hasil penyidikan sementara menunjukkan dugaan penyadapan menyasar sejumlah lingkungan pemerintahan dan kelompok masyarakat.
“Berdasar hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga,” kata Suyudi.
KPK hingga Mahasiswa Masuk Sasaran Penyadapan
Suyudi memerinci sejumlah pihak lain yang masuk dalam daftar sasaran penyadapan. Kelompok tersebut meliputi pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, serta tokoh politik.
Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan penyadapan terhadap gubernur, kepala kepolisian daerah, KPK, dan kejaksaan.
Lingkungan internal Polri turut masuk dalam daftar tersebut. Begitu pula organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
“Pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” tambahnya.
Namun, Suyudi mengingatkan bahwa daftar itu merupakan bagian dari materi penyidikan. Penyebutan lembaga atau kelompok tertentu tidak berarti mereka terlibat dalam tindak pidana.
“Tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” tegasnya.
Empat Perwira Tinggi Polri Menjadi Tersangka
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Polisi Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Polisi Eko Hadi Santoso.
Penyidikan juga mengarah pada dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak di luar Presiden. Sasaran yang penyidik telusuri mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha.
Penyidik Gunakan Pasal KUHP dan UU ITE
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum terhadap para tersangka. Untuk Slamet Uliandi, penyidik menggunakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya menghadapi Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga menerapkan Pasal 32 ayat (1) UU ITE terhadap mereka.
Proses penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap seluruh rangkaian dugaan penyadapan dan peran masing-masing tersangka. Adapun daftar sasaran yang Kapolri paparkan tetap menjadi materi penyidikan, bukan bukti keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam tindak pidana. (ys*)
