Jakarta, APGtimes.com — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggandeng Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari penipuan perjalanan haji dan umrah, terutama di wilayah perdesaan.
Kerja sama tersebut menyasar masyarakat desa yang masih memiliki keterbatasan akses informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kondisi ini membuat sebagian warga rentan terjebak tawaran perjalanan ilegal.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan rencana kolaborasi itu setelah bertemu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, pada Kamis (12/11/2026).
Dahnil mengatakan, Kemenhaj ingin memperluas edukasi dan literasi haji serta umrah hingga ke pelosok desa. Langkah tersebut juga merespons banyaknya pengaduan masyarakat terkait perjalanan ibadah ke Tanah Suci.
Ratusan Pengaduan Penipuan Haji dan Umrah
Catatan pengaduan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan persoalan penipuan masih menjadi perhatian. Pada 2023, jumlah pengaduan mencapai sekitar 400 laporan. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar 500 laporan pada 2024.
Hingga September 2026, catatan pengaduan menunjukkan 189 kasus. Modus yang muncul antara lain penipuan dan penggelapan dana perjalanan haji maupun umrah.
Selain itu, Dahnil mengungkapkan bahwa hingga Juli 2026 terdapat 64 perkara yang melibatkan 3.550 korban. Total kerugian dalam perkara tersebut mencapai Rp116,7 miliar.
Menurut Dahnil, sebagian besar korban berasal dari masyarakat desa. Banyak warga bahkan mengumpulkan uang selama bertahun-tahun agar bisa menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Kondisi tersebut membuat penipuan perjalanan haji dan umrah tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menggagalkan harapan masyarakat untuk beribadah.
Literasi Menjadi Fokus Perlindungan Warga Desa
Dahnil menilai keterbatasan informasi menjadi salah satu faktor yang membuka peluang bagi pelaku penipuan. Sebagian masyarakat belum memperoleh pengetahuan memadai untuk membedakan penyelenggara perjalanan resmi dan pihak yang menawarkan layanan secara ilegal.
Karena itu, Kemenhaj ingin memanfaatkan jaringan Kemendes PDT agar edukasi menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Dahnil juga menyebut pelaku penipuan sebagai “bandit-bandit agama” karena mereka memanfaatkan keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
Melalui kerja sama tersebut, kedua kementerian berupaya memperkuat pemahaman warga sebelum memilih penyelenggara perjalanan.
Dengan informasi yang lebih luas, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada terhadap tawaran haji dan umrah yang tidak jelas legalitas maupun mekanismenya. (mda*)
