Bareskrim Temukan Bukti Baru Dugaan Makar, Kasus Listyo Sigit Segera Dibahas di Kejagung

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro di Mabes Polri, Rabu (18/11/2026).(KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI)

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro di Mabes Polri, Rabu (18/11/2026).(KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI)

Jakarta, APGtimes.com — Bareskrim Polri mengantongi sejumlah fakta dan bukti baru dalam penyidikan dugaan makar yang berkembang dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Temuan tersebut mendorong penyidik menggelar perkara internal Polri pada Kamis (19/11/2026).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, gelar perkara melibatkan sejumlah unsur pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan kepolisian. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) serta ahli terkait juga akan mengikuti pembahasan tersebut.

“Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural yaitu penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama Ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” ujar Susatyo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis.

Menurut Susatyo, kegiatan tersebut bertujuan memastikan penyidik menjalankan seluruh tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.

Setelah gelar perkara internal, Polri berencana memaparkan perkembangan kasus kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/11/2026).

“Rencana Jumat kami laksanakan expose di Kejagung,” katanya.

Kasus dugaan makar berbeda dengan penyadapan ilegal

Polri menangani dugaan makar sebagai perkara terpisah dari kasus penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim menangani perkara penyadapan tersebut.

Baca Juga :  Bangga! Dua Pelajar Jambi Lolos Paskibraka Nasional 2026 dan Akan Bertugas di Istana

Meski demikian, penyidik mengembangkan dugaan makar dari hasil penanganan kasus penyadapan ilegal. Hingga Kamis (19/11/2026), Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar.

Sebaliknya, penyidik telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal. Mereka adalah:

  1. Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.
  2. Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadivkum Polri.
  3. Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri.
  4. Eko Hadi Santoso, mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri.

Penyidik menduga aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran.

Sejumlah pasal menjerat tersangka penyadapan

Dalam perkara penyadapan ilegal, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana berdasarkan dugaan peran masing-masing tersangka.

Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Pasal ini berkaitan dengan dugaan penghilangan data elektronik dan memuat ancaman penjara paling lama 8 tahun.

Baca Juga :  Prabowo Kumpulkan Seluruh Menteri Hari Ini, Sidang Kabinet Bahas Percepatan Program Prioritas

Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai dugaan akses ilegal. Ancaman hukumannya mencapai 6 atau 7 tahun penjara, sesuai ketentuan yang penyidik sangkakan.

Selain itu, penyidik turut menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP. Ketentuan tersebut mengatur dugaan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, termasuk turut serta melakukan perbuatan atau menggerakkan orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Dua tersangka telah menerima sanksi etik PTDH

Di luar proses pidana, Polri juga menjatuhkan sanksi etik kepada Ahrie Sonta dan Eko Hadi. Keduanya menerima putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Namun, kedua anggota Polri tersebut mengajukan banding atas putusan etik yang mereka terima. Proses hukum pidana dan pemeriksaan etik itu berjalan dalam jalur berbeda dari penyidikan dugaan makar yang kini memasuki tahap gelar perkara internal. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Hukuman Mati dan 7 Jenis Kejahatan Bisa Dijerat
Menhan Sjafrie Tegaskan 514 Batalyon TP Bukan Militerisasi Daerah, Ini Alasannya
Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Listyo Sigit Ikut Diperiksa
BGN Perketat Pengawasan MBG 2.0, Seluruh SPPG Wajib Ikuti Apel Harian
Perpol Baru Terbit Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini 9 Aturan yang Berubah
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR, Penantian 18 Tahun Masuk Tahap Penentuan
Ferry Boboho Dapat Saham Rp 14 Miliar Tanpa Setor Modal, Jaksa Kaitkan dengan Perkara Febrie
Ahmad Doli Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Tak Diperpanjang, Singgung Pilihan Rakyat
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:09 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Hukuman Mati dan 7 Jenis Kejahatan Bisa Dijerat

Kamis, 19 November 2026 - 21:09 WIB

Menhan Sjafrie Tegaskan 514 Batalyon TP Bukan Militerisasi Daerah, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 - 17:09 WIB

Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Listyo Sigit Ikut Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 16:09 WIB

Bareskrim Temukan Bukti Baru Dugaan Makar, Kasus Listyo Sigit Segera Dibahas di Kejagung

Kamis, 19 November 2026 - 13:09 WIB

BGN Perketat Pengawasan MBG 2.0, Seluruh SPPG Wajib Ikuti Apel Harian

Berita Terbaru