Bogor, APGtimes.com — Indonesia belum menerapkan pajak khusus atas kekayaan atau wealth tax. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menilai pemerintah perlu mengkaji secara menyeluruh wacana pajak tersebut, termasuk rencana menyasar kelompok konglomerat.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah perlu merumuskan konsep kekayaan secara jelas sebelum membahas penerapan pajaknya. Kajian juga harus menentukan batas antara kekayaan, penghasilan, dan aset yang menjadi objek pajak.
“Kami tetap berpatokan pada kerangka rules and regulation, legal yang sudah ada, bahwa memang belum ada pemajakan untuk kekayaan,” ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Kamis (12/11/2026).
DJP Soroti Kekayaan yang Berasal dari Penghasilan
Bimo menilai, pemerintah perlu mencermati asal-usul akumulasi kekayaan seseorang. Sebab, seseorang bisa mengumpulkan aset dari penghasilan yang sebelumnya sudah membayar pajak.
“Karena kekayaan, akumulasi aset itu kan sebenarnya dari penghasilan yang sudah dipajaki sebelumnya,” katanya.
Pertimbangan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan wealth tax. Pemerintah perlu menyusun konsep yang jelas agar kebijakan baru tidak mengabaikan pajak yang telah melekat pada penghasilan seseorang.
DJP Siap Mendukung Kajian Pajak Kekayaan
Bimo menyatakan DJP siap mendukung pemerintah jika mendapat arahan untuk mengkaji penerapan pajak kekayaan.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan memegang kewenangan untuk membahas desain serta arah kebijakan tersebut.
Dengan demikian, pemerintah belum memiliki keputusan untuk menerapkan pajak khusus kekayaan bagi konglomerat. Pembahasan masih membutuhkan kajian mengenai konsep, objek pajak, dan landasan hukum.
Untuk saat ini, Bimo menegaskan bahwa aturan perpajakan Indonesia belum mengatur pungutan khusus atas kekayaan. (aw*)
