Dalam pertemuan itu, Suahasil menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran sebesar 3 persen dan rasio utang sebesar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, kredibilitas menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mengelola perekonomian.
“Satu-satunya mata uang yang kami miliki adalah kredibilitas. Karena itu, kami ingin menjaga kredibilitas kami dan menegaskan kembali komitmen terhadap defisit anggaran 3 persen serta rasio utang 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB),” ujar Suahasil.
Pemerintah Prioritaskan Pembangunan dan Lapangan Kerja
Selain menjaga stabilitas fiskal, pemerintah mengarahkan kebijakan anggaran untuk mendukung sejumlah prioritas pembangunan. Fokus tersebut mencakup ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan, serta penguatan usaha kecil dan menengah.
Selanjutnya, pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya alam, pendalaman sektor keuangan, dan penciptaan lapangan kerja dengan nilai tambah lebih tinggi. Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Bank Dunia menyambut agenda pembangunan Indonesia tersebut. Lembaga itu juga menawarkan dukungan teknis untuk memperdalam pasar modal domestik dan memperkuat hilirisasi.
Suahasil Dorong Investasi Swasta di Sektor Sawit
Dalam kesempatan terpisah, Suahasil mendorong investasi swasta untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit, memperluas hilirisasi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam acara Plantation360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs di Bangkok. EDS16 bersama Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Suahasil menilai investasi swasta perlu menjangkau seluruh rantai nilai industri sawit. Dengan demikian, para pekebun dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan.
“Jika kita ingin kelapa sawit berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif, modal swasta harus mampu menjangkau seluruh rantai nilai (value chain), termasuk membantu pekebun memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan,” kata Suahasil.
Pekebun Rakyat Kelola 41 Persen Perkebunan Sawit
Indonesia memiliki lebih dari 16,8 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Dari total luas tersebut, pekebun rakyat mengelola sekitar 41 persen.
Karena itu, pemerintah memprioritaskan peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada serta peremajaan tanaman. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pekebun tanpa menambah tekanan terhadap kawasan hutan.
Selain mendukung kesejahteraan pekebun, peningkatan produktivitas juga dapat memperkuat daya saing industri sawit nasional. Pemerintah pun mendorong keterlibatan modal swasta agar petani memperoleh dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil kebun dan mengembangkan usaha mereka. (aw*)
