Jakarta, APGtimes.com — Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap seluruh fakta dugaan penyadapan ilegal. Kasus ini menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan langsung dari Kapolri. Agenda tersebut masuk dalam rapat kerja pada Kamis (12/11/2026).
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” ujar Habiburokhman.
DPR Telusuri Dugaan Tindakan Ilegal
Habiburokhman menegaskan, Komisi III ingin membahas lebih dari dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para anggota dewan juga akan menelusuri dugaan tindakan lain dalam perkara tersebut.
Dugaan itu mencakup pengintaian ilegal atau surveillance, pembunuhan karakter, dan pengaturan opini di media sosial. Selain itu, Habiburokhman menyoroti dugaan penggalangan massa untuk menggelar aksi.
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” tutur politikus Partai Gerindra tersebut.
Habiburokhman meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh dugaan itu secara serius. Ia juga menilai tindakan tersebut berpotensi mengarah pada makar jika penyidik menemukan bukti yang cukup.
“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” katanya.
Pernyataan itu merupakan pandangan Habiburokhman. Aparat penegak hukum tetap harus membuktikan unsur pidana melalui proses hukum.
Rapat Komisi III Dimulai Pukul 08.30 WIB
Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung pukul 08.30 WIB hingga 12.00 WIB.
Habiburokhman memastikan seluruh anggota Komisi III akan hadir. Dalam rapat itu, mereka akan meminta Kapolri menjelaskan perkembangan penyidikan. Mereka juga ingin mengetahui perkembangan penelusuran dugaan tindakan lain.
Puan Maharani Dorong Evaluasi DPR
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan komisi terkait akan meminta keterangan mengenai dugaan penyadapan. Dugaan tersebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Puan menyampaikan pernyataan itu pada Selasa (10/11/2026). Ia mengatakan DPR akan memberikan masukan dan mengevaluasi persoalan tersebut. Langkah itu bertujuan mencegah kejadian serupa pada masa mendatang.
“Dan di DPR melalui Komisi terkait tentu saja akan meminta penjelasan terkait dengan hal itu dan setelahnya kami akan memberikan masukan dan mengevaluasi, jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu ke depannya bisa terulang kembali,” kata Puan.
Puan menegaskan DPR tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Ia berharap kepolisian mengungkap fakta perkara secara jelas melalui penyidikan. (aw*)
