Jakarta, APGtimes.com — Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima gugatan terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Pemohon meminta hakim mengubah syarat usia minimal dari 40 tahun menjadi 19 tahun.
Gugatan itu tercatat dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026. Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub mengajukan permohonan tersebut terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Saat ini, aturan tersebut mensyaratkan capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun. Namun, aturan itu juga memberi alternatif bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilu, termasuk pilkada.
Deri meminta MK menambahkan jalur lain bagi calon berusia minimal 19 tahun. Mereka harus memiliki kecakapan, kejujuran, sifat amanah, kemampuan menyampaikan gagasan, dan kecerdasan.
“Batasan usia yang bersifat tunggal berpotensi mengesampingkan warga negara yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pemerintahan,” demikian dalil pemohon dalam berkas perkara di laman MK, Rabu (18/11/2026).
Pemohon Soroti Kesempatan Generasi Muda
Deri menilai batas usia dalam UU Pemilu bertentangan dengan prinsip persamaan hak warga negara. Ia mengacu pada Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.
Pasal tersebut menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.
Selain itu, Deri merujuk Pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Ketentuan ini menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
“Oleh karena itu, pemohon memandang perlu adanya pemaknaan konstitusional yang memberikan alternatif persyaratan usia berdasarkan pengalaman kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tulis pemohon.
Deri juga menyinggung pentingnya regenerasi kepemimpinan nasional. Menurutnya, demokrasi perlu membuka ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
Ia menilai syarat usia tunggal berpotensi membatasi kesempatan anak muda. Padahal, sebagian warga muda mungkin memiliki kecakapan dan pengalaman untuk berkontribusi dalam pemerintahan.
Minta MK Ubah Rumusan Pasal 169
Dalam petitumnya, Deri meminta MK mengubah Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Ia mengusulkan dua alternatif persyaratan bagi capres dan cawapres.
Pertama, calon harus berusia minimal 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan hasil pemilu, termasuk pilkada.
Kedua, calon berusia minimal 19 tahun dapat memenuhi syarat jika memiliki kejujuran, sifat amanah, kecakapan, kemampuan menyampaikan ide dan gagasan, serta kecerdasan.
Pemohon juga mencantumkan ketentuan mengenai pertimbangan presiden saat mengusulkan calon wakil presiden kepada pimpinan MPR. Ia menghubungkan usulan tersebut dengan Pasal 46 ayat 2 UU MD3.
Namun, seluruh permintaan itu masih berupa usulan pemohon. MK harus memeriksa dan memutus perkara tersebut sebelum ketentuan usia capres dan cawapres mengalami perubahan. (ys*)








