Gugatan Baru di MK Minta Usia Capres-Cawapres Turun Jadi 19 Tahun, Ini Alasannya

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 67 miliar untuk tahun anggaran 2027.(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Gedung Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 67 miliar untuk tahun anggaran 2027.(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta, APGtimes.com — Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima gugatan terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Pemohon meminta hakim mengubah syarat usia minimal dari 40 tahun menjadi 19 tahun.

Gugatan itu tercatat dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026. Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub mengajukan permohonan tersebut terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Saat ini, aturan tersebut mensyaratkan capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun. Namun, aturan itu juga memberi alternatif bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilu, termasuk pilkada.

Deri meminta MK menambahkan jalur lain bagi calon berusia minimal 19 tahun. Mereka harus memiliki kecakapan, kejujuran, sifat amanah, kemampuan menyampaikan gagasan, dan kecerdasan.

“Batasan usia yang bersifat tunggal berpotensi mengesampingkan warga negara yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pemerintahan,” demikian dalil pemohon dalam berkas perkara di laman MK, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga :  Gugatan Aturan Pidana Umrah Masuk MK, Pemohon Nilai Umrah Mandiri Berisiko Terjerat Hukum

Pemohon Soroti Kesempatan Generasi Muda

Deri menilai batas usia dalam UU Pemilu bertentangan dengan prinsip persamaan hak warga negara. Ia mengacu pada Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Pasal tersebut menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Selain itu, Deri merujuk Pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Ketentuan ini menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

“Oleh karena itu, pemohon memandang perlu adanya pemaknaan konstitusional yang memberikan alternatif persyaratan usia berdasarkan pengalaman kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tulis pemohon.

Deri juga menyinggung pentingnya regenerasi kepemimpinan nasional. Menurutnya, demokrasi perlu membuka ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Ia menilai syarat usia tunggal berpotensi membatasi kesempatan anak muda. Padahal, sebagian warga muda mungkin memiliki kecakapan dan pengalaman untuk berkontribusi dalam pemerintahan.

Baca Juga :  Harga Pupuk Subsidi Juli 2026 Resmi Berlaku! Cek HET Urea, NPK, ZA hingga Organik Sebelum Membeli

Minta MK Ubah Rumusan Pasal 169

Dalam petitumnya, Deri meminta MK mengubah Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Ia mengusulkan dua alternatif persyaratan bagi capres dan cawapres.

Pertama, calon harus berusia minimal 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan hasil pemilu, termasuk pilkada.

Kedua, calon berusia minimal 19 tahun dapat memenuhi syarat jika memiliki kejujuran, sifat amanah, kecakapan, kemampuan menyampaikan ide dan gagasan, serta kecerdasan.

Pemohon juga mencantumkan ketentuan mengenai pertimbangan presiden saat mengusulkan calon wakil presiden kepada pimpinan MPR. Ia menghubungkan usulan tersebut dengan Pasal 46 ayat 2 UU MD3.

Namun, seluruh permintaan itu masih berupa usulan pemohon. MK harus memeriksa dan memutus perkara tersebut sebelum ketentuan usia capres dan cawapres mengalami perubahan. (ys*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ferry Boboho Dapat Saham Rp 14 Miliar Tanpa Setor Modal, Jaksa Kaitkan dengan Perkara Febrie
Ahmad Doli Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Tak Diperpanjang, Singgung Pilihan Rakyat
Perpol Baru Kapolri Buka Jalan Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Ini 9 Perubahannya
DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset, 10 Poin Ini Jadi Sorotan Utama
Indonesia Bakal Terima Airbus A340-500 Bekas Pesawat Erdogan, Ini Penjelasan Kemhan
Kasus Dugaan Makar Terkait Penyadapan Prabowo Naik Penyidikan, Polri Belum Tetapkan Tersangka
Momen Trump Cari Prabowo di KTT ASEAN-AS, Sebut Presiden RI Sahabat dan Pemimpin Hebat
Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:09 WIB

Ferry Boboho Dapat Saham Rp 14 Miliar Tanpa Setor Modal, Jaksa Kaitkan dengan Perkara Febrie

Rabu, 18 November 2026 - 22:09 WIB

Ahmad Doli Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Tak Diperpanjang, Singgung Pilihan Rakyat

Rabu, 18 November 2026 - 21:09 WIB

Perpol Baru Kapolri Buka Jalan Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Ini 9 Perubahannya

Rabu, 18 November 2026 - 16:09 WIB

Gugatan Baru di MK Minta Usia Capres-Cawapres Turun Jadi 19 Tahun, Ini Alasannya

Rabu, 18 November 2026 - 13:09 WIB

Indonesia Bakal Terima Airbus A340-500 Bekas Pesawat Erdogan, Ini Penjelasan Kemhan

Berita Terbaru