Jakarta, APGtimes.com — Polri mulai menyiapkan pendataan perusahaan pertambangan menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto agar negara menikmati sedikitnya 70 persen hasil pertambangan di Indonesia.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, Bareskrim dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri akan menjalankan pendataan tersebut.
“Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga,” ujar Suyudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Menurut Suyudi, Polri akan memetakan perusahaan serta aktivitas pertambangan yang perlu mendapat perhatian khusus. Langkah ini juga menyasar praktik tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara.
“Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,” tegasnya.
Polri Awasi Tambang Ilegal
Suyudi menegaskan, Polri akan mengawal kegiatan perusahaan yang memiliki dasar hukum dan menjalankan usaha sesuai ketentuan. Pengawasan itu bertujuan menjaga kepastian hukum sekaligus mempertahankan iklim investasi.
Sebaliknya, aparat akan menindak kegiatan pertambangan tanpa dasar hukum, terutama jika praktik tersebut merugikan negara.
“Tapi kalau yang mengganggu, ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, ya, kita harus sama-sama, ya, tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,” kata Suyudi.
Prabowo Minta Negara Nikmati Minimal 70 Persen Hasil Tambang
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan instruksi agar negara memperoleh sedikitnya 70 persen hasil pertambangan nasional. Ia menyampaikan arahan tersebut saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo meminta jajaran menteri, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) mengikuti ketentuan tersebut.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM. Ya. Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo.
Selain itu, Prabowo membuka kemungkinan pemerintah mengambil alih saham perusahaan tambang untuk memperbesar manfaat sumber daya alam bagi Indonesia.
Ia tetap membuka ruang bagi investor yang ingin menanamkan modal. Namun, Prabowo menegaskan bahwa setelah investor memperoleh kembali modalnya, mayoritas keuntungan harus mengalir kepada bangsa Indonesia.
“Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukkan modal, boleh. Investasi anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” tutur Prabowo. (aw*)







