Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026 - 23:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan juga menyadap KPK, gubernur dan aktivis. (DOK.Divisi Humas Polri)

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan juga menyadap KPK, gubernur dan aktivis. (DOK.Divisi Humas Polri)

Jakarta, APGtimes.com — Polri mulai menyiapkan pendataan perusahaan pertambangan menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto agar negara menikmati sedikitnya 70 persen hasil pertambangan di Indonesia.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, Bareskrim dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri akan menjalankan pendataan tersebut.

“Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga,” ujar Suyudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Menurut Suyudi, Polri akan memetakan perusahaan serta aktivitas pertambangan yang perlu mendapat perhatian khusus. Langkah ini juga menyasar praktik tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara.

“Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,” tegasnya.

Polri Awasi Tambang Ilegal

Suyudi menegaskan, Polri akan mengawal kegiatan perusahaan yang memiliki dasar hukum dan menjalankan usaha sesuai ketentuan. Pengawasan itu bertujuan menjaga kepastian hukum sekaligus mempertahankan iklim investasi.

Baca Juga :  Taspen Cairkan Gaji Ke-13 Pensiunan ASN Mulai 2 Juni 2026

Sebaliknya, aparat akan menindak kegiatan pertambangan tanpa dasar hukum, terutama jika praktik tersebut merugikan negara.

“Tapi kalau yang mengganggu, ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, ya, kita harus sama-sama, ya, tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,” kata Suyudi.

Prabowo Minta Negara Nikmati Minimal 70 Persen Hasil Tambang

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan instruksi agar negara memperoleh sedikitnya 70 persen hasil pertambangan nasional. Ia menyampaikan arahan tersebut saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Prabowo meminta jajaran menteri, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) mengikuti ketentuan tersebut.

Baca Juga :  DPR Desak Kapolri Bongkar Dugaan Penyadapan Ilegal yang Menyeret Listyo Sigit Cs

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM. Ya. Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo membuka kemungkinan pemerintah mengambil alih saham perusahaan tambang untuk memperbesar manfaat sumber daya alam bagi Indonesia.

Ia tetap membuka ruang bagi investor yang ingin menanamkan modal. Namun, Prabowo menegaskan bahwa setelah investor memperoleh kembali modalnya, mayoritas keuntungan harus mengalir kepada bangsa Indonesia.

“Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukkan modal, boleh. Investasi anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” tutur Prabowo. (aw*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya
BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat
Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru
Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK
Stella Christie Ungkap 56 Persen Mahasiswa Indonesia Perempuan, tetapi Ada Masalah Saat Masuk Dunia Kerja
Yusril Serahkan 37 Rekomendasi ke 50 Kementerian, Ini Empat Bidang yang Jadi Prioritas
Prabowo Umumkan Program Energi Indonesia di KTT ASEAN-Jepang, Ada Biodiesel 50 Persen dan PLTS 100 GW
Dasco Buka Suara soal Petisi Ijazah Anggota DPR, 21 Ribu Orang Desak Transparansi
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:59 WIB

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan

Selasa, 17 November 2026 - 23:09 WIB

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya

Selasa, 17 November 2026 - 22:09 WIB

BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat

Selasa, 17 November 2026 - 21:09 WIB

Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru

Selasa, 17 November 2026 - 20:09 WIB

Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK

Berita Terbaru