Senayan, APGtimes.com — DPR RI bersiap mengambil keputusan akhir terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026). Agenda ini menjadi langkah penting setelah DPR dan pemerintah menuntaskan pembahasan rancangan regulasi yang telah masyarakat nantikan selama hampir 18 tahun.
Berdasarkan jadwal di situs resmi DPR RI, Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membenarkan agenda pengambilan keputusan tersebut saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Rabu (18/11/2026).
Ia mengungkapkan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan mencakup 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset
Sebelum membawa rancangan tersebut ke rapat paripurna, DPR bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat I.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat persetujuan di Gedung DPR, Senayan, Rabu (18/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Dasco meminta persetujuan anggota DPR dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset ke tingkat II.
Anggota DPR yang hadir menyatakan setuju. Persetujuan tersebut membuka jalan bagi DPR untuk mengambil keputusan akhir melalui rapat paripurna.
RUU Mengatur Perampasan Aset dan Perlindungan Korban
Rancangan undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan mengenai penanganan aset yang berasal dari tindak pidana. Ruang lingkupnya meliputi sejumlah kejahatan, termasuk penipuan dan perdagangan.
Selain mengatur kewenangan lembaga dalam proses perampasan, RUU tersebut juga memberikan perhatian terhadap perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik.
Pemerintah dan DPR turut memasukkan mekanisme pengembalian aset kepada korban, pengawasan pelaksanaan kewenangan, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang aparat.
Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej menegaskan bahwa efektivitas aturan tersebut bergantung pada penerapannya di lapangan.
Menurut Eddy, aparat harus menjalankan proses pelacakan, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset secara adil dan transparan.
Ia berharap regulasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus mengatasi hambatan prosedural yang selama ini menghambat penanganan aset hasil kejahatan.
Transparency International Pertanyakan Akses Draf
Di tengah persiapan pengesahan, Transparency International Indonesia (TII) menyoroti keterbukaan draf terbaru RUU Perampasan Aset.
Peneliti TII, Agus Sarwono, mempertanyakan terbatasnya akses masyarakat terhadap dokumen rancangan undang-undang tersebut.
Agus menilai publik perlu mengetahui secara utuh aturan yang memberikan kewenangan besar kepada negara untuk merampas aset hasil kejahatan.
Ia juga meminta DPR dan pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat sipil serta akademisi untuk menelaah seluruh ketentuan sebelum pengambilan keputusan.
Menurut Agus, pembahasan harus memperhatikan mekanisme pembuktian, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, pengelolaan aset sitaan, dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
Penantian 18 Tahun Menanti Kepastian
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyebut rencana pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai perkembangan penting bagi masyarakat.
Saat menyampaikan pendapat mini Fraksi PKS, Nasir mengungkapkan bahwa perjuangan menghadirkan regulasi tersebut telah berlangsung sekitar 18 tahun.
Fraksi PKS memandang undang-undang ini dapat memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus membantu negara mengembalikan aset hasil tindak pidana.
Anggota Komisi III DPR, Safaruddin, juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh membatasi tujuan regulasi hanya pada perampasan aset dan pengembalian kerugian negara.
Ia mendorong pemulihan aset sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat kedaulatan ekonomi.
Rapat Paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026) menjadi penentu perjalanan RUU Perampasan Aset menuju pengesahan sebagai undang-undang. Masyarakat kini menantikan keputusan DPR sekaligus kepastian mengenai perlindungan hak warga dalam penerapan regulasi tersebut. (de*)









