Perpol Baru Terbit Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini 9 Aturan yang Berubah

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 11:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Listyo Sigit Prabowo

Listyo Sigit Prabowo

Jakarta, APGtimes.com — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi Polri menjelang rencana sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Peraturan tersebut mengubah ketentuan pembentukan majelis sidang, termasuk persyaratan pangkat anggota yang mengadili seorang terduga pelanggar.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengubah sembilan ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan penerbitan peraturan tersebut pada Rabu, 18 November 2026. Ia juga mengakui bahwa rencana sidang etik Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama perubahan aturan.

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Isir.

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 ditetapkan Kapolri pada 16 November 2026. Pada tanggal yang sama, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra, mengundangkan peraturan tersebut di Jakarta.

Sembilan ketentuan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026

Perubahan aturan mencakup berbagai aspek, mulai dari hak mengajukan banding hingga persyaratan anggota majelis sidang etik. Berikut sembilan ketentuan yang mengalami perubahan.

1. Hak mengajukan banding

Perubahan pertama menyentuh Pasal 1 angka 6 mengenai pengertian banding. Sebelumnya, pelanggar, suami atau istri, anak, serta orang tua pelanggar dapat mengajukan banding.

Namun, aturan terbaru membatasi hak tersebut hanya kepada anggota Polri yang menjalani proses etik. Dengan demikian, keluarga tidak lagi masuk dalam daftar pihak yang dapat mengajukan banding.

2. Tindak lanjut hasil audit investigasi

Selanjutnya, Perpol baru menyisipkan ayat (4a) pada Pasal 15. Ketentuan ini mewajibkan Polri menindaklanjuti hasil audit investigasi melalui gelar perkara.

Proses tersebut melibatkan sejumlah fungsi internal, yaitu pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.

3. Batas waktu penyampaian surat panggilan

Perubahan ketiga terdapat pada Pasal 19 ayat (5). Aturan lama menetapkan surat panggilan dan permohonan kesediaan pemeriksaan harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan.

Kini, batas waktunya berubah menjadi paling lambat tiga hari kalender. Artinya, Sabtu, Minggu, dan hari libur tetap masuk dalam penghitungan waktu tersebut.

4. Persyaratan pangkat anggota majelis KKEP

Perubahan penting berikutnya menyangkut Pasal 42 ayat (3), yang mengatur persyaratan pangkat anggota Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

Baca Juga :  Kasus Dugaan Makar Terkait Penyadapan Prabowo Naik Penyidikan, Polri Belum Tetapkan Tersangka

Dalam ketentuan lama, anggota majelis harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Sebaliknya, Perpol terbaru memperbolehkan personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar untuk menjadi anggota majelis.

Dengan aturan ini, personel berpangkat lebih rendah satu hingga dua tingkat juga dapat mengadili anggota Polri yang memiliki pangkat lebih tinggi.

5. Kehadiran dalam sidang etik

Selain mengubah persyaratan majelis, Polri juga merevisi Pasal 59 ayat (2). Ketentuan sebelumnya mewajibkan terduga pelanggar menghadiri sidang KKEP secara langsung.

Melalui aturan baru, terduga pelanggar dapat mengikuti persidangan secara langsung maupun melalui media elektronik. Namun, penggunaan sarana elektronik harus mendapat persetujuan ketua KKEP.

Isir menjelaskan, mekanisme tersebut memungkinkan anggota mengikuti sidang melalui konferensi video, termasuk Zoom, apabila ketua KKEP menyetujuinya.

6. Susunan anggota KKEP Banding

Berikutnya, perubahan menyentuh Pasal 74 ayat (3) mengenai persyaratan pangkat anggota KKEP Banding.

Sebelumnya, anggota majelis banding harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada pelanggar. Sementara itu, aturan terbaru memperbolehkan anggota dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat pelanggar.

7. Batas waktu penempatan di tempat khusus

Perubahan ketujuh terdapat pada Pasal 98 ayat (4). Aturan lama membatasi penempatan anggota Polri di tempat khusus paling lama 30 hari kerja.

Kini, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menetapkan batas maksimal 20 hari kalender sejak anggota menjalani penempatan tersebut. Perubahan ini disebut menyesuaikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

8. Ketentuan penempatan di tempat khusus

Pengaturan serupa juga mengalami perubahan pada Pasal 109 huruf d. Sebelumnya, anggota Polri dapat menjalani penempatan di tempat khusus paling lama 30 hari kerja.

Adapun ketentuan terbaru memangkas batas waktunya menjadi maksimal 20 hari kalender. Dengan demikian, penghitungan masa penempatan mengikuti hari kalender, bukan hanya hari kerja.

Perubahan aturan terkait sanksi PTDH

9. Persyaratan pemberhentian tidak dengan hormat

Perubahan terakhir terdapat pada Pasal 111 ayat (2) huruf c mengenai salah satu persyaratan pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Baca Juga :  Menkop Ungkap Kurang dari 10 Lokasi Kopdes Merah Putih Dinilai Tak Ideal

Dalam aturan sebelumnya, ketentuan tersebut menyebut anggota Polri tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun. Kini, rumusannya berubah menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

Penambahan frasa “atau lebih” memperjelas cakupan ketentuan terhadap tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun maupun di atasnya.

IPW sebut perubahan aturan sebagai kebutuhan mendesak

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 berkaitan dengan kebutuhan Polri untuk menggelar sidang etik terhadap Listyo Sigit.

Menurut Sugeng, perubahan ketentuan mengenai susunan majelis diperlukan karena aturan sebelumnya membatasi kepangkatan anggota yang dapat mengadili seorang terduga pelanggar.

Ia menjelaskan, ketentuan lama mengharuskan anggota majelis memiliki pangkat setara atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Sementara itu, aturan terbaru memberikan ruang bagi personel dengan pangkat hingga dua tingkat di bawahnya.

“Ini muncul karena adanya kebutuhan untuk mengadili seorang terduga pelanggar yang berpangkat jenderal. Ini karena kebutuhan keadaan nih. Jadi menurut saya, itu sesuatu yang wajar, ya di Pasal 42 di Perpol tersebut,” ujar Sugeng.

Lebih lanjut, Sugeng mengatakan perubahan tersebut memungkinkan Polri memenuhi persyaratan pembentukan majelis ketika menangani anggota berpangkat tinggi, termasuk jenderal bintang empat.

Tanpa penyesuaian itu, menurut dia, Polri akan menghadapi kesulitan memenuhi ketentuan kepangkatan untuk memeriksa terduga pelanggar dengan pangkat tertinggi.

Kompolnas: Perpol baru menjadi landasan sidang etik

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam juga menanggapi penerbitan aturan tersebut. Ia menyebut Perpol baru menjadi jalan keluar atas persoalan persyaratan kepangkatan dalam pembentukan majelis sidang etik.

“Dengan fakta soal kepangkatan dan sebagainya, penerbitan Perpol baru itu adalah jalan keluar,” kata Anam pada Rabu, 18 November 2026.

Menurut Anam, proses sidang etik harus memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, perubahan regulasi diperlukan agar Polri mempunyai landasan untuk membentuk majelis dan menjalankan persidangan.

Dengan terbitnya Perpol Nomor 4 Tahun 2026, ketentuan kepangkatan anggota majelis kini lebih fleksibel. Perubahan tersebut menjadi salah satu dasar yang disiapkan Polri menjelang proses sidang etik terhadap Listyo Sigit terkait dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. (ys*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Hukuman Mati dan 7 Jenis Kejahatan Bisa Dijerat
Menhan Sjafrie Tegaskan 514 Batalyon TP Bukan Militerisasi Daerah, Ini Alasannya
Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Listyo Sigit Ikut Diperiksa
Bareskrim Temukan Bukti Baru Dugaan Makar, Kasus Listyo Sigit Segera Dibahas di Kejagung
BGN Perketat Pengawasan MBG 2.0, Seluruh SPPG Wajib Ikuti Apel Harian
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR, Penantian 18 Tahun Masuk Tahap Penentuan
Ferry Boboho Dapat Saham Rp 14 Miliar Tanpa Setor Modal, Jaksa Kaitkan dengan Perkara Febrie
Ahmad Doli Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Tak Diperpanjang, Singgung Pilihan Rakyat
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:09 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Hukuman Mati dan 7 Jenis Kejahatan Bisa Dijerat

Kamis, 19 November 2026 - 21:09 WIB

Menhan Sjafrie Tegaskan 514 Batalyon TP Bukan Militerisasi Daerah, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 - 17:09 WIB

Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Listyo Sigit Ikut Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 16:09 WIB

Bareskrim Temukan Bukti Baru Dugaan Makar, Kasus Listyo Sigit Segera Dibahas di Kejagung

Kamis, 19 November 2026 - 13:09 WIB

BGN Perketat Pengawasan MBG 2.0, Seluruh SPPG Wajib Ikuti Apel Harian

Berita Terbaru