Menkop Ungkap Kurang dari 10 Lokasi Kopdes Merah Putih Dinilai Tak Ideal

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 25 Agustus 2026 - 17:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto udara Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang baru selesai dibangun di kaki bukit Nagari Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Selasa (4/8/2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat daerah tersebut menjadi provinsi tercepat keempat di Indonesia dalam penyelesaian pembentukan dan legalisasi Kopdes Merah Putih dengan sebanyak 888 gerai telah diverifikasi yang terdiri atas 211 gerai masih dalam tahap pembangunan dan 63 gerai telah selesai dibangun. (ANTARA FOTO/Fitra Yogi)

Foto udara Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang baru selesai dibangun di kaki bukit Nagari Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Selasa (4/8/2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat daerah tersebut menjadi provinsi tercepat keempat di Indonesia dalam penyelesaian pembentukan dan legalisasi Kopdes Merah Putih dengan sebanyak 888 gerai telah diverifikasi yang terdiri atas 211 gerai masih dalam tahap pembangunan dan 63 gerai telah selesai dibangun. (ANTARA FOTO/Fitra Yogi)

Jakarta, APGtimes.com – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pemerintah desa menentukan lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui musyawarah desa.

Ferry mengakui beberapa lokasi Kopdes Merah Putih kurang ideal. Namun, pemerintah tetap menghormati keputusan desa karena warga dan pemerintah desa telah membahasnya bersama.

“Bukan kita menafikan masukan itu. Tapi penentuan lokasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, meskipun itu tidak ideal, itu sudah dilaksanakan melalui musyawarah di desa,” kata Ferry dalam podcast Filonomics di kanal YouTube Kompas.com, Selasa (25/8/2026).

Kurang dari 10 Lokasi Dinilai Tidak Ideal

Menurut Ferry, jumlah lokasi yang kurang ideal sangat kecil. Jumlahnya kurang dari 10 lokasi dari sekitar 30.000 Kopdes yang sedang pemerintah bangun.

“Yang tidak ideal itu mungkin kurang dari 10 dari 30.000-an yang sedang dibangun,” ujar Ferry.

Ferry menegaskan pemerintah pusat tetap menerima masukan masyarakat. Namun, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk memilih titik pembangunan.

Baca Juga :  NTT Kembali Diguncang Ratusan Gempa, BMKG Catat 265 Susulan hingga Sore

Pemerintah desa juga mempertimbangkan ketersediaan lahan di wilayah masing-masing. Jika muncul kendala teknis, pemerintah desa akan mencari solusi untuk lokasi tersebut.

1.000 Kopdes Berdiri di Atas LP2B

Ferry juga membahas sekitar 1.000 Kopdes yang berdiri di atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kementerian Koperasi berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengatasi persoalan tersebut. Pemerintah ingin mencegah munculnya masalah hukum pada masa mendatang.

Ferry mengatakan pemerintah juga meminta pandangan Kejaksaan Agung mengenai aturan pemanfaatan lahan tersebut. Menurutnya, program Kopdes Merah Putih masuk dalam program prioritas nasional.

Ferry menegaskan Kopdes Merah Putih nantinya menjadi milik desa. Pemerintah pusat hanya menangani proses pembangunan sebelum menyerahkan aset kepada pemerintah desa.

Baca Juga :  Don Ritto Langsung Ditahan, Febrie Adriansyah Tidak, Ini Penjelasan Kejagung

“Jadi bukan milik pemerintah pusat. Begitu serah terima, diverifikasi, divalidasi, serah terima, terus kemudian kita kembalikan lagi menjadi milik desa,” tutur Ferry.

Tiga Fungsi Utama Kopdes Merah Putih

Kopdes Merah Putih memiliki tiga fungsi utama. Pertama, koperasi menyalurkan barang subsidi dan kebutuhan pokok kepada masyarakat.

Kedua, koperasi menyerap hasil produksi masyarakat desa. Koperasi dapat menjadi pembeli atau off-taker produk yang warga hasilkan.

Ketiga, koperasi menyalurkan berbagai program bantuan pemerintah. Program tersebut mencakup bansos, BLT, dan bantuan pertanian.

Selain itu, Kopdes dapat mengembangkan unit usaha sesuai potensi setiap daerah. Unit tersebut mencakup ritel, gerai obat, klinik sederhana, layanan keuangan mikro, pergudangan, dan logistik.

Pemerintah berharap Kopdes Merah Putih dapat memperkuat ekonomi masyarakat. Program ini juga diharapkan mampu membuka peluang usaha sesuai potensi setiap desa. (aw*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Mulai Proyek PLTS 100 GWp, Target Selesai 2029 dan Hemat Rp73,9 Triliun
Prabowo Minta 3 Terduga Pembakar Lahan Riau Dibawa ke Jakarta, Modusnya Bikin Geger
Prabowo Tambah Helikopter dan Ekskavator untuk Atasi Karhutla Sumsel
RUU Perampasan Aset Dikebut DPR, Pembahasan Ditargetkan Rampung Desember 2026
Korban Gempa Manggarai NTT Bertambah Jadi 39 Orang, 22 Meninggal di Reok
TNI Siagakan 66.510 Personel untuk Tangani Karhutla di Indonesia
Prabowo Tinjau Karhutla Kalbar, 3.704 Hotspot Terdeteksi
Natalius Pigai Usul Pendidikan HAM Punya Kurikulum dan Buku Khusus
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 18:09 WIB

Prabowo Mulai Proyek PLTS 100 GWp, Target Selesai 2029 dan Hemat Rp73,9 Triliun

Selasa, 25 Agustus 2026 - 17:09 WIB

Menkop Ungkap Kurang dari 10 Lokasi Kopdes Merah Putih Dinilai Tak Ideal

Selasa, 25 Agustus 2026 - 12:09 WIB

Prabowo Tambah Helikopter dan Ekskavator untuk Atasi Karhutla Sumsel

Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:09 WIB

RUU Perampasan Aset Dikebut DPR, Pembahasan Ditargetkan Rampung Desember 2026

Senin, 24 Agustus 2026 - 21:09 WIB

Korban Gempa Manggarai NTT Bertambah Jadi 39 Orang, 22 Meninggal di Reok

Berita Terbaru

Ilustrasi Windows 11. Microsoft mulai memaksa pembaruan (force upgrade) pada sejumlah perangkat PC yang menjalankan Windows 11 versi 24H2.(Bleeping Computer)

Tekno & Sains

MSN Weather Windows 11 Bikin Boros RAM, Bisa Habiskan hingga 1,2 GB

Selasa, 25 Agu 2026 - 15:09 WIB