Jakarta, APGtimes.com — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) di 514 kabupaten/kota bukan bentuk militerisasi daerah.
Menurut Sjafrie, rencana tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi dan kepentingan nasional. Pemerintah ingin memperkuat sistem pertahanan dengan menempatkan satu batalyon di setiap kabupaten/kota.
Sjafrie menyampaikan penjelasan itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Dengan adanya 514 kabupaten, berarti akan ada 514 dari Batalyon. Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah. Tapi, ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional,” kata Sjafrie.
Mengacu pada Sistem Pertahanan Rakyat Semesta
Sjafrie menjelaskan bahwa rencana tersebut mengacu pada sistem pertahanan Indonesia. Ia merujuk Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.
Menurutnya, amanat dalam pembukaan UUD 1945 menjadi landasan bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan pertahanan nasional.
“Amanat konstitusi itu tidak bisa diamandemen di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi implementasinya ada di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar, di mana sifat pertahanan kita adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta,” ujarnya.
Karena itu, Sjafrie menilai pembangunan Yon TP di berbagai daerah sejalan dengan kepentingan nasional. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menjalankan amanat konstitusi.
Sjafrie Rutin Pantau Pembangunan Yon TP
Untuk memantau perkembangan program, Sjafrie mengaku rutin mengunjungi berbagai daerah. Setiap pekan, ia turun langsung untuk melihat kemajuan pembangunan batalyon tersebut.
Dalam kunjungan itu, Sjafrie juga mengajak sejumlah pihak untuk meninjau perkembangan program di lapangan.
“Saya setiap minggu, teman-teman juga ada yang selalu saya ajak, itu berada di daerah untuk melihat bagaimana perkembangan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan, sebagai implementasi dari amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional, yaitu kita menempatkan satu Batalyon di setiap kabupaten,” imbuhnya.
Pemerintah merencanakan pembangunan Yon TP di 514 kabupaten/kota. Program ini menjadi bagian dari kebijakan pertahanan nasional untuk memperluas keberadaan satuan teritorial di berbagai wilayah Indonesia. (aw*)









