DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Hukuman Mati dan 7 Jenis Kejahatan Bisa Dijerat

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 23:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi hukuman mati digantung.(SHUTTERSTOCK)

Ilustrasi hukuman mati digantung.(SHUTTERSTOCK)

Jakarta, APGtimes.com — DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026). Salah satu ketentuan dalam regulasi tersebut menegaskan bahwa koruptor dapat menghadapi ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 4 ayat (2). Pasal tersebut menegaskan bahwa hukum tetap membuka kemungkinan menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku korupsi.

“Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,” bunyi ketentuan tersebut.

Selain mengatur ancaman pidana bagi koruptor, UU Perampasan Aset memberi kewenangan kepada negara untuk mengambil aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Mekanisme ini dapat berjalan dengan atau tanpa putusan pidana terhadap pelaku.

Tujuh Jenis Kejahatan yang Menjadi Sasaran

Pasal 4 ayat (1) secara khusus mengatur perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sementara itu, ayat (3) memperluas cakupan aturan tersebut ke enam kelompok kejahatan lainnya.

Baca Juga :  Jangan Sembarangan Serahkan KTP saat Check In Hotel, Kemendagri Beri Peringatan

Dengan demikian, UU Perampasan Aset mencakup tujuh jenis tindak pidana, yaitu:

  1. Korupsi.

  2. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.

  3. Terorisme dan pendanaan terorisme.

  4. Penyelundupan manusia.

  5. Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

  6. Perdagangan orang atau TPPO.

  7. Penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Perluasan cakupan tersebut membuat negara memiliki dasar untuk menelusuri aset yang berkaitan dengan berbagai kejahatan serius. Selain korupsi, aturan ini juga menyasar kejahatan yang merugikan masyarakat dan mengancam keamanan.

Isi Lengkap Pasal 4 UU Perampasan Aset

Pasal 4 menjadi salah satu bagian penting dalam UU Perampasan Aset. Ketentuan ini menjelaskan tindak pidana yang memungkinkan negara mengambil aset, termasuk mekanisme perampasan tanpa putusan pidana.

Berikut bunyi lengkap Pasal 4:

Pasal 4

(1) Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi.

Baca Juga :  Menko Polkam Kumpulkan Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung, Bahas Stabilitas Nasional

(2) Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(3) Selain tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga dilakukan terhadap:

a. tindak pidana narkotika dan psikotropika;

b. tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;

c. tindak pidana penyelundupan manusia;

d. tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;

e. tindak pidana perdagangan orang; dan/atau

f. tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Melalui ketentuan tersebut, UU Perampasan Aset mengatur dua hal penting sekaligus. Pertama, aturan itu menegaskan kemungkinan penerapan pidana mati bagi koruptor. Kedua, regulasi tersebut memperluas jenis kejahatan yang memungkinkan negara merampas aset terkait tindak pidana. (ys*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menhan Sjafrie Tegaskan 514 Batalyon TP Bukan Militerisasi Daerah, Ini Alasannya
Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Listyo Sigit Ikut Diperiksa
Bareskrim Temukan Bukti Baru Dugaan Makar, Kasus Listyo Sigit Segera Dibahas di Kejagung
BGN Perketat Pengawasan MBG 2.0, Seluruh SPPG Wajib Ikuti Apel Harian
Perpol Baru Terbit Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini 9 Aturan yang Berubah
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR, Penantian 18 Tahun Masuk Tahap Penentuan
Ferry Boboho Dapat Saham Rp 14 Miliar Tanpa Setor Modal, Jaksa Kaitkan dengan Perkara Febrie
Ahmad Doli Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Tak Diperpanjang, Singgung Pilihan Rakyat
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:09 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Hukuman Mati dan 7 Jenis Kejahatan Bisa Dijerat

Kamis, 19 November 2026 - 21:09 WIB

Menhan Sjafrie Tegaskan 514 Batalyon TP Bukan Militerisasi Daerah, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 - 17:09 WIB

Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Listyo Sigit Ikut Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 16:09 WIB

Bareskrim Temukan Bukti Baru Dugaan Makar, Kasus Listyo Sigit Segera Dibahas di Kejagung

Kamis, 19 November 2026 - 13:09 WIB

BGN Perketat Pengawasan MBG 2.0, Seluruh SPPG Wajib Ikuti Apel Harian

Berita Terbaru