Jangan Sembarangan Serahkan KTP saat Check In Hotel, Kemendagri Beri Peringatan

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 8 Mei 2026 - 12:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi penyerahan ktp

ilustrasi penyerahan ktp

Jakarta, APGtimes.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau masyarakat tidak selalu menyerahkan KTP elektronik saat check in hotel maupun mengurus administrasi di rumah sakit. Pemerintah meminta masyarakat mulai menggunakan identitas lain untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengatakan masyarakat sebenarnya dapat menggunakan kartu identitas lain selama memuat nama dan foto.

“Dalam beberapa kesempatan, kalau saya misalnya di hotel, mau katakanlah check in di hotel, mau di rumah sakit, saya tidak selalu menyerahkan KTP-el, bahkan lebih sering menyerahkan kartu identitas yang lain dan mereka juga menerima,” ujar Teguh, Kamis (7/5/2026).

Menurut Teguh, KTP elektronik sebenarnya sudah memiliki chip yang memungkinkan sistem membaca data secara digital tanpa perlu fotokopi dokumen.

Baca Juga :  Tito Karnavian Soroti Utang Daerah, Pemda Diminta Hitung Kemampuan Fiskal Sebelum Terbitkan Obligasi

Kemendagri Soroti Praktik Fotokopi KTP

Teguh menilai praktik fotokopi KTP yang masih sering terjadi saat ini tidak sejalan dengan aturan perlindungan data pribadi.

Ia menjelaskan banyak lembaga masih memakai sistem administrasi manual dan penyimpanan arsip fisik sehingga tetap meminta fotokopi KTP kepada masyarakat.

“Kenapa sekarang masih banyak difotokopi? Karena memang sebagian lembaga pengguna dalam proses administrasi masih menggunakan sistem yang sifatnya manual dan juga arsip fisik,” jelas Teguh.

Selain itu, Teguh menyebut sejumlah regulasi di berbagai instansi juga masih mewajibkan penggunaan fotokopi KTP. Karena itu, pemerintah mendorong evaluasi aturan tersebut.

Dukcapil Dorong Verifikasi Digital

Kemendagri juga meminta lembaga pelayanan publik mulai beralih ke sistem verifikasi data kependudukan secara elektronik.

Baca Juga :  Tito Minta Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera Dipercepat, Jalan Jadi Prioritas

Teguh menyebut sejumlah metode verifikasi digital yang dapat digunakan, mulai dari card reader, web service, web portal, face recognition, hingga Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Sementara itu, untuk layanan dengan tingkat keamanan rendah, Teguh menilai petugas cukup memeriksa nama dan foto tanpa meminta fotokopi KTP.

“Tidak perlu kemudian minta fotokopi, karena sekali lagi tidak sesuai dengan Undang-undang 27 tahun 2022 tentang PDP,” tegasnya.

Penyimpanan Fotokopi KTP Dinilai Berisiko

Teguh mengingatkan penyimpanan fotokopi KTP tanpa sistem keamanan yang memadai dapat memicu penyalahgunaan data pribadi.

Karena itu, Dukcapil terus mendorong integrasi dan interoperabilitas data antarlembaga agar pelayanan administrasi tidak lagi bergantung pada dokumen fisik. (dr*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru