Jakarta, APGtimes.com – Pemerintah Indonesia meminta agar standar global dalam pengembangan dan tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) tidak menyulitkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di negara berkembang.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menyampaikan sikap tersebut dalam Pertemuan Sherpa G20 ke-2 Presidensi Amerika Serikat di Washington DC.
Menurut Edi, komunitas internasional perlu menyusun standar AI yang lebih inklusif dan memberi ruang bagi negara berkembang untuk ikut menentukan arah kebijakan.
Indonesia Tolak Standar AI yang Memberatkan UMKM
Edi menegaskan standar AI global harus tetap fleksibel dan tidak menambah beban kepatuhan bagi pelaku UMKM.
Ia juga meminta negara-negara maju melibatkan negara berkembang dalam proses penyusunan standar internasional.
Menurutnya, negara berkembang tidak boleh hanya menjalankan aturan yang dibuat pihak lain, tetapi harus ikut merancang kebijakan tersebut sejak awal.
Dorong Sistem Pembayaran Lintas Negara
Selain membahas AI, Indonesia juga mendorong implementasi G20 Roadmap for Cross-border Payments.
Pemerintah mengusulkan penguatan interkoneksi sistem pembayaran berbasis kode QR antarnegara.
Langkah tersebut diyakini mampu menekan biaya transaksi sekaligus mempermudah aktivitas UMKM dan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Soroti Penipuan Kripto Lintas Negara
Dalam forum itu, Indonesia juga mengangkat maraknya penipuan investasi kripto lintas negara atau pig-butchering networks.
Pemerintah meminta seluruh negara memperkuat kerja sama penegakan hukum untuk memberantas kejahatan tersebut.
Selain itu, Indonesia mendorong peningkatan literasi digital dan keamanan siber, terutama bagi kelompok lanjut usia dan pengguna internet yang baru mengenal teknologi digital.
Siapkan Peta Jalan AI Nasional
Di dalam negeri, pemerintah terus menyusun Peta Jalan AI Nasional beserta pedoman etika penerapan AI.
Pemerintah akan menerapkan pedoman tersebut di berbagai sektor strategis, seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, dan ekonomi kreatif.
Indonesia juga mendorong pembangunan infrastruktur AI yang lebih merata.
Pemerintah mengusulkan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk memperluas investasi pusat data serta meningkatkan kapasitas komputasi awan.
Melalui berbagai usulan tersebut, Indonesia berharap forum G20 dapat menghasilkan tata kelola ekonomi digital yang lebih adil, inklusif, dan memberi kesempatan yang sama bagi negara berkembang dalam menyusun standar AI global. (ys*)
