Jakarta, APGtimes.com — Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar pertemuan dengan sembilan partai politik yang dahulu mendukungnya pada Pilpres 2024. Pertemuan itu akan membahas dua nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan rencana tersebut seusai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menegaskan bahwa Prabowo tetap memegang kewenangan penuh untuk menentukan dua kandidat. Masukan partai koalisi menjadi bahan pertimbangan, sedangkan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
“Jadi itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan dua Wakil Presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau,” ujar Yusril.
Sembilan Partai Masuk Rencana Pertemuan
Yusril menjelaskan, Prabowo ingin mendengar pandangan seluruh partai yang dahulu mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Rencana tersebut juga mencakup partai yang tidak memiliki kursi di DPR.
Menurut Yusril, koalisi Pilpres 2024 mengacu pada perolehan suara pemilih, bukan jumlah kursi partai di parlemen.
Sembilan partai tersebut terdiri atas Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Prima, PSI, Gelora, PBB, dan Garuda.
Meski demikian, Yusril belum mengetahui waktu pelaksanaan pertemuan. Ia menyebut Prabowo sendiri yang menyampaikan rencana untuk berbicara dengan partai-partai koalisi.
“Beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuma tadi beliau katakan, mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi,” kata Yusril.
Prabowo Ajukan Dua Nama kepada MPR
Yusril menyerahkan proses pemilihan calon wakil presiden kepada Prabowo. Ia meyakini Presiden memiliki pertimbangan politik untuk memilih sosok yang akan mendampinginya hingga akhir masa jabatan.
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis pagi.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membahas surat tersebut sekaligus menentukan langkah berikutnya.
Muzani menjelaskan bahwa konstitusi memberi MPR waktu paling lama 60 hari untuk memperoleh wakil presiden definitif pengganti Gibran.
Di sisi lain, Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden setelah menerima surat permintaan dari MPR.
Dengan demikian, Prabowo akan mempertimbangkan masukan partai koalisi sebelum menentukan dua kandidat yang akan diajukan kepada MPR. (aw*)
