Banda Aceh, APGtimes.com — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan integrasi sistem peringatan dini banjir dengan data debit sungai secara langsung di Aceh.
Langkah tersebut bertujuan mempercepat evakuasi warga ketika debit sungai meningkat dan ancaman banjir muncul.
Sistem peringatan juga perlu memberikan informasi mengenai wilayah yang berpotensi terdampak. Selain itu, warga harus mengetahui tindakan yang perlu dilakukan setelah menerima peringatan.
BNPB turut mendorong masyarakat mengenali jalur evakuasi sebelum banjir terjadi. Dengan begitu, warga dapat bergerak lebih cepat tanpa menunggu arahan tambahan.
Usulan tersebut muncul dalam diskusi kelompok terfokus yang BNPB gelar di Banda Aceh pada 3–4 November 2026.
Forum itu mengevaluasi penanganan banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025. Bencana tersebut merusak infrastruktur dan memutus sejumlah akses jalan.
Akibatnya, penyaluran bantuan ke Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Bener Meriah mengalami hambatan.
BNPB Dorong Kesiapsiagaan Relawan di Tingkat Gampong
BNPB menilai masyarakat setempat memiliki peran penting ketika akses bantuan dari luar wilayah terputus.
Warga dapat mengandalkan tradisi meuseuraya atau gotong royong untuk membantu penanganan awal bencana.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S P Panjaitan, menjelaskan pentingnya pengorganisasian relawan di tingkat gampong.
Forum tersebut juga mendorong keterlibatan mukim dan keuchik. Keduanya berperan membantu mengoordinasikan bantuan awal bagi masyarakat terdampak.
Menurut BNPB, perlindungan warga tidak boleh berhenti setelah proses evakuasi selesai.
Perlindungan Kelompok Rentan Jadi Perhatian
BNPB juga menekankan pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan penanganan bencana.
Petugas perlu memastikan penggantian alat bantu mobilitas jika penyandang disabilitas kehilangan perlengkapan tersebut akibat bencana.
Selain itu, tempat pengungsian harus memenuhi kebutuhan perempuan, anak-anak, dan lansia.
Pengelola pengungsian juga perlu menyediakan perlindungan dari risiko kekerasan seksual. Dengan demikian, seluruh kelompok masyarakat dapat memperoleh perlindungan selama masa darurat.
Perbaikan Daerah Aliran Sungai Jadi Rekomendasi
Selain kesiapsiagaan masyarakat, peserta diskusi menyoroti pentingnya memperbaiki tata kelola daerah aliran sungai (DAS).
Mereka juga mendorong pemerintah memperketat pengaturan tata ruang dan perizinan di kawasan hulu.
Langkah tersebut bertujuan mengurangi risiko banjir dan kerusakan berulang. Karena itu, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak.
BNPB akan menghimpun hasil diskusi sebagai bahan rekomendasi kebijakan. Masukan tersebut juga dapat mendukung pembaruan kebijakan penanggulangan bencana.
“Temuan dari Aceh, bersama pembelajaran dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat, juga akan diolah menjadi buku rujukan kebencanaan,” ujar Berton dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026). (aw*)
