Bengkulu, APGtimes.com — Bupati Merangin, M Syukur, mengungkapkan sebagian masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Merangin, Jambi, mulai terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal.
Syukur menduga pihak-pihak tertentu memanfaatkan masyarakat SAD untuk kepentingan tambang tanpa izin. Padahal, masyarakat SAD selama ini dikenal menjalani kehidupan dengan mengandalkan hasil hutan.
“Saya tahu SAD itu kan enggak suka mengurus alam. Tidak suka tambang semacam itu,” ujar Syukur saat berkunjung ke kantor Kompas.com, Rabu (4/11/2026).
Perubahan Pola Hidup Masyarakat SAD
Menurut Syukur, perkembangan zaman dan teknologi turut memengaruhi perubahan pola kehidupan masyarakat SAD. Karena itu, pemerintah daerah berupaya menyiapkan alternatif pekerjaan agar mereka tidak terus bergantung pada sumber daya alam.
Salah satu langkah tersebut berupa bantuan usaha keramba ikan. Kementerian Sosial mendukung program itu dengan anggaran sekitar Rp1,4 miliar.
“Jadi kemarin kita bantu mereka namanya keramba ikan. Kita itu oleh Kementerian Sosial, Rp1,4 miliar untuk keramba ikan,” kata Syukur.
Pendidikan dan Bantuan Ekonomi
Selain bantuan usaha, Pemkab Merangin mendorong anak-anak SAD mengenyam pendidikan. Pemerintah berharap pendidikan memberi mereka bekal untuk beradaptasi dan memperoleh kesempatan hidup yang lebih luas.
Syukur ingin masyarakat SAD memiliki sumber penghasilan yang lebih beragam. Dengan demikian, mereka tidak hanya mengandalkan hasil hutan atau pekerjaan sementara.
“Jadi semata-mata lagi hanya mengandalkan alam. Karena sekarang alam sudah berbeda, anak-anak mereka sekolah. Kemarin kita bantu mereka namanya keramba ikan,” ujarnya.
Pemkab Perkuat Komunikasi dengan Masyarakat SAD
Syukur menilai komunikasi dan dialog secara rutin menjadi bagian penting dalam pendekatan kepada masyarakat SAD. Ia mengaku telah beberapa kali mengumpulkan perwakilan kelompok SAD untuk menjelaskan program pemerintah.
Upaya tersebut juga menyusul peristiwa kedatangan dan penyerangan kantor pemerintahan oleh sekelompok masyarakat SAD. Syukur mengaitkan kejadian itu dengan persoalan informasi yang mereka terima.
Menurutnya, sebagian masyarakat SAD rentan menerima pengaruh dari pihak luar yang memiliki kepentingan tertentu. Karena itu, pemerintah daerah berupaya membangun komunikasi langsung agar masyarakat memahami program pemberdayaan yang tersedia.
Melalui bantuan ekonomi, pendidikan, dan dialog, Pemkab Merangin berharap masyarakat SAD memiliki pilihan penghidupan selain bergantung pada hutan maupun terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal. (mda*)
