Jakarta, APGtimes.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ingin memastikan setiap calon wakil presiden memenuhi seluruh persyaratan sebelum Presiden Prabowo Subianto mengajukan nama mereka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Yusril menyatakan siap memeriksa latar belakang dan dokumen setiap kandidat jika Prabowo memberikan kepercayaan kepadanya. Ia ingin mencegah persoalan persyaratan pendidikan seperti yang mencuat dalam polemik Gibran Rakabuming Raka.
Yusril menyampaikan rencana tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu, supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Pak Wakil Presiden Gibran,” ujar Yusril.
Ia berharap pemeriksaan sejak awal dapat mencegah persoalan serupa dalam proses pemilihan wakil presiden berikutnya.
Prabowo Punya Kewenangan Menentukan Calon
Yusril juga mengingatkan Prabowo agar memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Menurut Yusril, presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai politik pengusung untuk membahas kandidat pengganti wakil presiden. Namun, keputusan mengenai dua nama yang akan masuk ke MPR tetap menjadi kewenangan presiden.
“Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu,” kata Yusril.
Ia menjelaskan, Prabowo bebas menentukan cara untuk memilih kandidat. Presiden dapat meminta pendapat partai politik atau berkonsultasi dengan pihak lain. Namun, Prabowo juga dapat menentukan pilihan tanpa konsultasi.
Gibran Tegaskan Keputusan Mundur Bukan karena Ijazah
Pernyataan Yusril muncul setelah Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden pada Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, polemik pendidikan Gibran mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah. Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan tidak menemukan dokumen sah yang menunjukkan Gibran menyelesaikan pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA).
Meski demikian, Gibran membantah persoalan ijazah menjadi alasan keputusannya. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan pribadi.
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” ujar Gibran melalui kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Kamis.
Gibran juga menyatakan memiliki dokumen pendidikan yang lengkap. Ia mengaku telah menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada pengadilan.
“Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” katanya. (ys*)
