Jakarta, APGtimes.com — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi petisi yang mendesak seluruh anggota DPR membuka ijazah dan riwayat pendidikan mereka kepada masyarakat. Dasco menyebut KPU menyediakan data pencalonan anggota legislatif yang bisa diakses publik.
Menurut Dasco, setiap calon anggota DPR menyerahkan informasi mengenai latar belakang dirinya saat mengikuti tahapan pencalonan. Karena itu, masyarakat dapat menelusuri data tersebut melalui KPU.
“Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia kembali menegaskan bahwa KPU memiliki informasi mengenai para calon legislatif sebelum mereka menduduki kursi parlemen.
“Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua,” imbuhnya.
Petisi Kumpulkan Lebih dari 21 Ribu Tanda Tangan
Farida Octavia menggagas petisi transparansi ijazah anggota DPR melalui platform Change.org. Gerakan tersebut meminta seluruh anggota DPR RI memperlihatkan dokumen pendidikan dan riwayat akademik mereka kepada publik.
Hingga Selasa (17/11/2026) pukul 10.40 WIB, petisi itu mencatat 21.477 tanda tangan terverifikasi. Masyarakat juga telah membagikan tautannya sebanyak 26.035 kali.
Farida merumuskan tiga tuntutan utama dalam petisi tersebut. Pertama, ia meminta pimpinan DPR mewajibkan seluruh anggota dewan membuka rekam jejak pendidikan dan dokumen ijazah mereka.
Keterbukaan itu mencakup riwayat pendidikan sejak tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi, termasuk gelar akademik yang mereka cantumkan.
Desak KPU Verifikasi Keabsahan Ijazah
Tuntutan kedua menyasar KPU RI dan kementerian terkait. Farida meminta kedua lembaga memfasilitasi audit atau pemeriksaan ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif.
Ia juga mendesak lembaga terkait menjalankan pemeriksaan secara transparan dan independen. Setelah itu, masyarakat harus bisa mengakses hasil verifikasi tersebut.
Selanjutnya, tuntutan ketiga mengajak seluruh anggota DPR membuka dokumen ijazah secara sukarela. Farida menilai langkah tersebut dapat menunjukkan integritas para wakil rakyat sekaligus membantu memulihkan kepercayaan masyarakat.
Petisi ini menyoroti tuntutan transparansi latar belakang pendidikan pejabat publik. Sementara itu, Dasco mengarahkan masyarakat untuk memeriksa data pencalonan anggota DPR melalui KPU.
Pernyataan tersebut merespons akses terhadap data calon legislatif, sedangkan petisi Farida secara khusus meminta keterbukaan dokumen ijazah dan pemeriksaan keabsahannya. (aw*)







